
Imigrasi tetap menjadi isu sensitif dalam politik Spanyol, dan survei nasional terbaru yang dipublikasikan pada 8 November 2025 oleh La Gaceta serta dianalisis oleh The European Conservative menunjukkan sikap masyarakat semakin mengeras. Saat ditanya apakah Spanyol memiliki ‘terlalu banyak’ penduduk asing, 59,7% responden setuju. Kekhawatiran paling tinggi muncul di kalangan pemilih partai sayap kanan Vox (73%), namun bahkan 29% pendukung Partai Sosialis (PSOE) juga merasakan hal yang sama.
Survei ini muncul di tengah pemerintah yang meluncurkan Regulasi Orang Asing yang diperbarui, bertujuan untuk melegalkan hingga 900.000 migran tanpa dokumen pada tahun 2027 dan mengatasi kekurangan tenaga kerja di bidang teknologi, perhotelan, dan perawatan lansia. Partai oposisi di kanan menuduh Perdana Menteri Pedro Sánchez menjalankan ‘amnesti’ yang akan membebani layanan publik dan memengaruhi hasil pemilu mendatang. Sementara partai kiri berargumen bahwa pekerja yang diatur membayar pajak dan mengisi posisi yang dihindari warga Spanyol.
Lebih dari sekadar angka utama, survei ini mengungkap pandangan yang lebih rinci: 66% warga Spanyol percaya imigran menerima terlalu banyak bantuan publik, namun 60% mendukung masuknya imigran secara ‘terbatas’ daripada pelarangan total. Hanya 11% yang mendukung imigrasi tanpa batas. Responden lebih berhati-hati terhadap kedatangan dari Afrika Utara dan sub-Sahara dibandingkan dari Amerika Latin, mencerminkan kedekatan budaya dan bahasa.
Bagi manajer mobilitas global, temuan ini menandakan pengawasan lokal yang lebih ketat terhadap proyek relokasi perusahaan. Perusahaan yang memperluas jumlah karyawan dari negara non-UE mungkin menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar dan penundaan dari otoritas lokal, terutama di kota-kota menengah dengan persaingan pasar tenaga kerja yang ketat. Keterlibatan komunitas secara proaktif dan komunikasi yang jelas mengenai manfaat ekonomi akan sangat penting untuk mendapatkan dukungan lokal.
Secara politik, data ini akan memengaruhi debat mendatang tentang rencana regulasi luar biasa di Spanyol dan bisa memperkuat seruan untuk penegakan hukum yang lebih ketat. Praktisi mobilitas disarankan memantau perubahan legislasi dan menyiapkan rencana cadangan untuk kemungkinan pembatasan pada kategori visa tertentu.
Survei ini muncul di tengah pemerintah yang meluncurkan Regulasi Orang Asing yang diperbarui, bertujuan untuk melegalkan hingga 900.000 migran tanpa dokumen pada tahun 2027 dan mengatasi kekurangan tenaga kerja di bidang teknologi, perhotelan, dan perawatan lansia. Partai oposisi di kanan menuduh Perdana Menteri Pedro Sánchez menjalankan ‘amnesti’ yang akan membebani layanan publik dan memengaruhi hasil pemilu mendatang. Sementara partai kiri berargumen bahwa pekerja yang diatur membayar pajak dan mengisi posisi yang dihindari warga Spanyol.
Lebih dari sekadar angka utama, survei ini mengungkap pandangan yang lebih rinci: 66% warga Spanyol percaya imigran menerima terlalu banyak bantuan publik, namun 60% mendukung masuknya imigran secara ‘terbatas’ daripada pelarangan total. Hanya 11% yang mendukung imigrasi tanpa batas. Responden lebih berhati-hati terhadap kedatangan dari Afrika Utara dan sub-Sahara dibandingkan dari Amerika Latin, mencerminkan kedekatan budaya dan bahasa.
Bagi manajer mobilitas global, temuan ini menandakan pengawasan lokal yang lebih ketat terhadap proyek relokasi perusahaan. Perusahaan yang memperluas jumlah karyawan dari negara non-UE mungkin menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar dan penundaan dari otoritas lokal, terutama di kota-kota menengah dengan persaingan pasar tenaga kerja yang ketat. Keterlibatan komunitas secara proaktif dan komunikasi yang jelas mengenai manfaat ekonomi akan sangat penting untuk mendapatkan dukungan lokal.
Secara politik, data ini akan memengaruhi debat mendatang tentang rencana regulasi luar biasa di Spanyol dan bisa memperkuat seruan untuk penegakan hukum yang lebih ketat. Praktisi mobilitas disarankan memantau perubahan legislasi dan menyiapkan rencana cadangan untuk kemungkinan pembatasan pada kategori visa tertentu.
Sumber: The European Conservative