
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengedarkan rancangan undang-undang yang akan memperketat persyaratan izin tinggal bagi mahasiswa luar Uni Eropa secara signifikan. Dalam usulan tersebut, kebutuhan biaya hidup bulanan naik menjadi €850—dari pedoman Migri saat ini sebesar €560—dan akan disesuaikan dengan inflasi. Mahasiswa harus menunjukkan dana untuk 12 bulan ke depan melalui rekening bank atau surat beasiswa.
Penggabungan keluarga juga akan ditunda: anggota keluarga inti hanya bisa bergabung setelah tahun akademik pertama, sebagai masa jeda untuk memastikan pemohon utama benar-benar memahami biaya hidup di Finlandia sebelum menanggung tanggungan. Selain itu, pemohon harus lulus tes dasar bahasa Finlandia atau Swedia (A1.2) dalam tahun pertama untuk memperpanjang izin studi. Universitas memperingatkan klausul bahasa ini bisa menurunkan jumlah pendaftaran dari Asia, di mana bahasa Finlandia jarang diajarkan.
Bagi dunia usaha, RUU ini penting karena program kerja-studi pascasarjana dan MBA yang disponsori perusahaan menjadi sumber talenta. Perusahaan mungkin perlu memberikan tunjangan atau uang muka kuliah lebih awal agar kandidat memenuhi persyaratan arus kas yang lebih tinggi. Yayasan beasiswa sedang meninjau struktur bantuan, dan tim HR harus memberi perhatian pada aturan penundaan penggabungan keluarga agar tidak terjadi kejutan.
Para pemangku kepentingan memiliki waktu enam minggu untuk memberikan komentar. Jika disahkan, aturan ini berlaku untuk izin yang diajukan mulai 1 Agustus 2026. Konsultan mobilitas harus memantau jadwal parlemen dan memperbarui daftar periksa pra-kedatangan jauh sebelum penerimaan tahun 2026.
Langkah Finlandia ini mengikuti kenaikan serupa di Belanda dan Jerman, menandakan tren Eropa yang lebih luas untuk mengaitkan migrasi pelajar dengan kemandirian finansial dan integrasi dini. Apakah sikap yang lebih ketat ini akan membantu mempertahankan lulusan di pasar tenaga kerja lokal—atau justru mendorong mereka ke negara lain—masih menjadi perdebatan hangat.
Penggabungan keluarga juga akan ditunda: anggota keluarga inti hanya bisa bergabung setelah tahun akademik pertama, sebagai masa jeda untuk memastikan pemohon utama benar-benar memahami biaya hidup di Finlandia sebelum menanggung tanggungan. Selain itu, pemohon harus lulus tes dasar bahasa Finlandia atau Swedia (A1.2) dalam tahun pertama untuk memperpanjang izin studi. Universitas memperingatkan klausul bahasa ini bisa menurunkan jumlah pendaftaran dari Asia, di mana bahasa Finlandia jarang diajarkan.
Bagi dunia usaha, RUU ini penting karena program kerja-studi pascasarjana dan MBA yang disponsori perusahaan menjadi sumber talenta. Perusahaan mungkin perlu memberikan tunjangan atau uang muka kuliah lebih awal agar kandidat memenuhi persyaratan arus kas yang lebih tinggi. Yayasan beasiswa sedang meninjau struktur bantuan, dan tim HR harus memberi perhatian pada aturan penundaan penggabungan keluarga agar tidak terjadi kejutan.
Para pemangku kepentingan memiliki waktu enam minggu untuk memberikan komentar. Jika disahkan, aturan ini berlaku untuk izin yang diajukan mulai 1 Agustus 2026. Konsultan mobilitas harus memantau jadwal parlemen dan memperbarui daftar periksa pra-kedatangan jauh sebelum penerimaan tahun 2026.
Langkah Finlandia ini mengikuti kenaikan serupa di Belanda dan Jerman, menandakan tren Eropa yang lebih luas untuk mengaitkan migrasi pelajar dengan kemandirian finansial dan integrasi dini. Apakah sikap yang lebih ketat ini akan membantu mempertahankan lulusan di pasar tenaga kerja lokal—atau justru mendorong mereka ke negara lain—masih menjadi perdebatan hangat.
Sumber: VisaHQ Global Mobility News