
Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem telah mengeluarkan pemberitahuan di Federal Register yang mengakhiri Status Perlindungan Sementara (TPS) bagi sekitar 353.000 warga Haiti, efektif mulai 3 Februari 2026.
Keputusan ini membatalkan perpanjangan TPS era Biden pada 2024, meskipun data PBB menunjukkan lebih dari 1,4 juta warga Haiti mengungsi akibat kekerasan geng. DHS berargumen bahwa Haiti tidak lagi memenuhi syarat “kondisi luar biasa dan sementara” dan bahwa perlindungan lanjutan “tidak sejalan dengan kepentingan nasional.”
Penerima TPS akan memiliki waktu 18 bulan untuk mengatur keberangkatan, mengubah status visa, atau menghadapi deportasi. Pengusaha harus memperbarui sistem kepatuhan: izin kerja yang terkait dengan TPS akan berakhir pada 3 Februari, kecuali DHS memberikan perpanjangan otomatis selama masa transisi. Sektor dengan tenaga kerja Haiti yang besar—seperti kesehatan, perhotelan, dan logistik—harus menyiapkan rencana antisipasi kekurangan tenaga kerja.
Kelompok advokasi berjanji akan menggugat, mengingat upaya sebelumnya untuk mengakhiri TPS Haiti sempat diblokir pada Juli. Kritikus di Kongres memperingatkan bahwa deportasi massal bisa semakin mengguncang stabilitas Haiti dan membebani sumber daya perbatasan AS jika terjadi lonjakan migrasi balik.
Bagi manajer mobilitas global, tugas utama meliputi audit catatan SDM untuk dokumentasi I-9 berbasis TPS, memberikan konsultasi kepada karyawan terdampak tentang opsi visa alternatif (misalnya H-2B atau residensi berbasis keluarga), serta menganggarkan biaya pengajuan cepat sebelum tenggat waktu.
Keputusan ini membatalkan perpanjangan TPS era Biden pada 2024, meskipun data PBB menunjukkan lebih dari 1,4 juta warga Haiti mengungsi akibat kekerasan geng. DHS berargumen bahwa Haiti tidak lagi memenuhi syarat “kondisi luar biasa dan sementara” dan bahwa perlindungan lanjutan “tidak sejalan dengan kepentingan nasional.”
Penerima TPS akan memiliki waktu 18 bulan untuk mengatur keberangkatan, mengubah status visa, atau menghadapi deportasi. Pengusaha harus memperbarui sistem kepatuhan: izin kerja yang terkait dengan TPS akan berakhir pada 3 Februari, kecuali DHS memberikan perpanjangan otomatis selama masa transisi. Sektor dengan tenaga kerja Haiti yang besar—seperti kesehatan, perhotelan, dan logistik—harus menyiapkan rencana antisipasi kekurangan tenaga kerja.
Kelompok advokasi berjanji akan menggugat, mengingat upaya sebelumnya untuk mengakhiri TPS Haiti sempat diblokir pada Juli. Kritikus di Kongres memperingatkan bahwa deportasi massal bisa semakin mengguncang stabilitas Haiti dan membebani sumber daya perbatasan AS jika terjadi lonjakan migrasi balik.
Bagi manajer mobilitas global, tugas utama meliputi audit catatan SDM untuk dokumentasi I-9 berbasis TPS, memberikan konsultasi kepada karyawan terdampak tentang opsi visa alternatif (misalnya H-2B atau residensi berbasis keluarga), serta menganggarkan biaya pengajuan cepat sebelum tenggat waktu.
Sumber: Reuters