Angin Kencang Alihkan Penerbangan Ryanair dari Paphos ke Larnaca, Menyoroti Risiko Cuaca Musim Dingin
Parlemen Siprus Berikan ‘Izin Khusus’ Satu Tahun untuk Hotel Tanpa Lisensi Tetap Beroperasi
Paphos Siapkan Tim Darurat Hadapi Cuaca Ekstrem yang Mengancam Jalur Transportasi
Berita Terbaru
Siprus Deportasi 164 Warga Asing untuk Mengurangi Kepadatan Penjara
Siprus mendeportasi 164 narapidana asing dan memfasilitasi kepulangan 479 orang lainnya antara 10 Desember 2025 hingga 20 Januari 2026, mengurangi kepadatan penjara yang parah dan menunjukkan sikap lebih tegas terhadap migrasi ilegal. Perusahaan yang mempekerjakan warga negara ketiga disarankan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan imigrasi seiring peningkatan penegakan hukum.
Menteri Kehakiman & Urusan Dalam Negeri Uni Eropa Bertemu di Nicosia untuk Membahas Schengen dan Pengembalian Warga
Pada 21–23 Januari, Siprus menjadi tuan rumah pertemuan para menteri Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri Uni Eropa untuk membahas kebijakan migrasi dan pemulangan, perluasan Schengen, serta teknologi perbatasan. Acara ini juga menjadi ajang bagi Siprus untuk menunjukkan kesiapan bergabung dengan zona bebas paspor pada akhir 2026 – langkah yang akan mempermudah perjalanan bagi perusahaan yang beroperasi di pulau tersebut.
Roadshow ‘Minds in Cyprus’ untuk Mengembalikan Talenta Targetkan AS, Inggris, dan Yunani
Siprus akan menggelar roadshow ‘Minds in Cyprus’ ke Amerika Serikat, Yunani, dan Inggris pada tahun 2026, dengan tujuan mengubah minat kuat diaspora – yang sudah mencapai lebih dari 600 pelamar – menjadi perekrutan karyawan yang kembali secara nyata. Insentif pajak yang ditingkatkan dan fasilitas ramah keluarga diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam merekrut talenta Siprus berpengalaman.
Siprus Perketat Pengusiran Migran: 643 Keberangkatan Tercatat Sejak Pertengahan Desember
KNEWS mengonfirmasi 643 keberangkatan migran dari Siprus sejak 10 Desember, mencerminkan upaya pemerintah yang menggabungkan deportasi wajib dengan program pengembalian sukarela yang didanai Uni Eropa. Penegakan hukum yang lebih ketat meningkatkan risiko kepatuhan bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing.