
Sejumlah peneliti dan profesional teknologi asal Iran yang memegang Critical Skills Employment Permit di Irlandia melaporkan bahwa keterlambatan visa untuk pasangan dan anak mereka jauh melampaui target 12 bulan yang ditetapkan Departemen Kehakiman. Wawancara dengan enam pemegang izin di University of Limerick, Dublin City University, dan Technological University of the Shannon mengungkapkan bahwa aplikasi yang diajukan sejak Januari 2024 masih belum diputuskan. Beberapa pelamar bahkan telah menunggu lebih dari 24 bulan, sehingga ada yang mulai mempertimbangkan tawaran pekerjaan di Jerman dan negara lain. Migrant Rights Centre Ireland menyebut penumpukan ini sebagai “tidak manusiawi” dan memperingatkan bahwa hal ini merusak upaya Irlandia untuk menarik dan mempertahankan talenta berketerampilan tinggi.
Menurut aturan Irlandia, pemegang izin Critical Skills dan peneliti dengan Hosting Agreements berhak mengajukan visa “join-family” D secara langsung. Departemen Kehakiman menegaskan bahwa waktu proses 12 bulan adalah “target bisnis”, dengan alasan pemeriksaan keamanan yang kompleks bisa berada di luar kendali negara. Namun, pelamar menyoroti bahwa kasus serupa dari India dan negara lain biasanya disetujui dalam hitungan minggu, memicu tuduhan diskriminasi tidak langsung terhadap warga Iran.
Selain dampak kemanusiaan, perusahaan multinasional dan universitas berisiko kehilangan spesialis di saat Irlandia tengah memposisikan diri sebagai pusat AI dan ilmu hayat. Konsultan imigrasi mendorong perusahaan untuk mengajukan kasus melalui anggota Oireachtas dan merencanakan waktu penugasan yang lebih panjang. Sementara itu, pekerja terdampak menghadapi tekanan kesehatan mental yang meningkat dan biaya sewa yang membengkak karena harus menghidupi dua rumah tangga dengan satu gaji Irlandia. Kisah ini menegaskan betapa kinerja layanan visa dapat menentukan reputasi Irlandia dalam mobilitas global.
Menurut aturan Irlandia, pemegang izin Critical Skills dan peneliti dengan Hosting Agreements berhak mengajukan visa “join-family” D secara langsung. Departemen Kehakiman menegaskan bahwa waktu proses 12 bulan adalah “target bisnis”, dengan alasan pemeriksaan keamanan yang kompleks bisa berada di luar kendali negara. Namun, pelamar menyoroti bahwa kasus serupa dari India dan negara lain biasanya disetujui dalam hitungan minggu, memicu tuduhan diskriminasi tidak langsung terhadap warga Iran.
Selain dampak kemanusiaan, perusahaan multinasional dan universitas berisiko kehilangan spesialis di saat Irlandia tengah memposisikan diri sebagai pusat AI dan ilmu hayat. Konsultan imigrasi mendorong perusahaan untuk mengajukan kasus melalui anggota Oireachtas dan merencanakan waktu penugasan yang lebih panjang. Sementara itu, pekerja terdampak menghadapi tekanan kesehatan mental yang meningkat dan biaya sewa yang membengkak karena harus menghidupi dua rumah tangga dengan satu gaji Irlandia. Kisah ini menegaskan betapa kinerja layanan visa dapat menentukan reputasi Irlandia dalam mobilitas global.
Sumber: The Irish Times