Berbicara di Jakarta pada 14 Juli 2026, Wakil Menteri Imigrasi Matt Thistlethwaite mengungkapkan bahwa Canberra telah mengalokasikan dana tambahan dalam anggaran 2026–27 untuk mempercepat proses pengurusan visa. Dalam forum Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), ia mengakui bahwa meningkatnya permintaan visa pasangan, pelajar, dan tenaga ahli telah memperpanjang waktu pengambilan keputusan, yang membuat frustrasi para pemohon dan pengusaha Australia. Meskipun Menteri tidak menyebutkan angka pasti, dokumen dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Departemen Dalam Negeri mendapat tambahan dana operasional multi-tahun yang dialokasikan untuk menambah petugas kasus, memperbarui alat analisis dokumen, dan memperluas kapasitas pusat panggilan. Thistlethwaite menambahkan bahwa pengaturan risiko yang lebih ketat untuk beberapa pasar—seperti perubahan status Indonesia dari Level 1 ke Level 2 dalam penilaian visa pelajar—membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam terhadap bukti keuangan dan bahasa, sehingga menambah beban kerja. Dana baru ini bertujuan mengatasi hambatan tanpa mengorbankan integritas. Bagi perusahaan multinasional yang memindahkan staf ke Australia, percepatan pemberian visa akan mengurangi keterlambatan proyek dan biaya relokasi. Penyedia pendidikan dan perusahaan teknologi diharapkan melihat perbaikan bertahap dalam 12 bulan ke depan seiring perekrutan staf baru dan penyelesaian aplikasi lama. Pengumuman ini disampaikan menjelang tinjauan program migrasi Australia untuk 2027–28, di mana kelompok industri mendesak penambahan kuota visa tenaga ahli dan penyederhanaan proses perpanjangan agar dapat bersaing dengan Kanada dan Inggris dalam merekrut talenta.
Sumber: ANTARA News
