
Lembaga pemikir ekonomi MacroBusiness telah menerbitkan sebuah komentar yang menuduh adanya gelombang baru penipuan dalam program migrasi pasangan di Australia, dengan klaim bahwa aturan sponsor yang longgar masih memungkinkan pernikahan palsu meskipun sudah ada reformasi sebelumnya. Mengutip kesaksian tahun 2018 dari demografer Dr. Bob Birrell dan mantan menteri imigrasi Philip Ruddock, artikel tersebut berargumen bahwa Departemen Dalam Negeri masih menyetujui visa pasangan dengan bukti hubungan yang asli yang minim.
Tulisan ini muncul saat jumlah pemegang visa jembatan mencapai rekor 2,55 juta pada kuartal ketiga 2025, memicu perdebatan politik mengenai migrasi bersih dari luar negeri dan permintaan perumahan. MacroBusiness berpendapat bahwa praktik penyalahgunaan visa pasangan turut memperparah antrean, sehingga memperpanjang waktu proses untuk kasus reuni keluarga yang sah dan membebani sumber daya pengawasan.
Meskipun artikel ini merupakan opini, bukan investigasi resmi, ia semakin banyak diperbincangkan di media sosial dan berpotensi menambah tekanan pada Pemerintah Albanese untuk memperketat persyaratan bukti menjelang tinjauan strategi migrasi 2026. Organisasi industri seperti Migration Institute of Australia sebelumnya telah menyerukan diwajibkannya wawancara tatap muka dan larangan sponsor selama lima tahun bagi sponsor berulang.
Tim mobilitas korporat mungkin akan menghadapi pertanyaan dari karyawan ekspatriat yang pasangannya sedang menunggu keputusan visa. Para penasihat menyarankan untuk menjaga dokumentasi yang kuat—seperti kontrak sewa bersama, laporan keuangan, dan catatan perjalanan—untuk mengantisipasi pengawasan yang lebih ketat jika Departemen Dalam Negeri mengambil langkah menutup celah yang dianggap ada.
Tulisan ini muncul saat jumlah pemegang visa jembatan mencapai rekor 2,55 juta pada kuartal ketiga 2025, memicu perdebatan politik mengenai migrasi bersih dari luar negeri dan permintaan perumahan. MacroBusiness berpendapat bahwa praktik penyalahgunaan visa pasangan turut memperparah antrean, sehingga memperpanjang waktu proses untuk kasus reuni keluarga yang sah dan membebani sumber daya pengawasan.
Meskipun artikel ini merupakan opini, bukan investigasi resmi, ia semakin banyak diperbincangkan di media sosial dan berpotensi menambah tekanan pada Pemerintah Albanese untuk memperketat persyaratan bukti menjelang tinjauan strategi migrasi 2026. Organisasi industri seperti Migration Institute of Australia sebelumnya telah menyerukan diwajibkannya wawancara tatap muka dan larangan sponsor selama lima tahun bagi sponsor berulang.
Tim mobilitas korporat mungkin akan menghadapi pertanyaan dari karyawan ekspatriat yang pasangannya sedang menunggu keputusan visa. Para penasihat menyarankan untuk menjaga dokumentasi yang kuat—seperti kontrak sewa bersama, laporan keuangan, dan catatan perjalanan—untuk mengantisipasi pengawasan yang lebih ketat jika Departemen Dalam Negeri mengambil langkah menutup celah yang dianggap ada.
Sumber: MacroBusiness