
Menjelang musim pajak 2026, sebuah kolom di Education Times yang diterbitkan pada 30 November menguraikan **kewajiban pelaporan pajak yang harus dipenuhi** oleh mahasiswa internasional dengan visa F-1 dan J-1. Meskipun ditujukan untuk audiens luas, panduan ini sangat relevan bagi sekitar 240.000 mahasiswa asal India yang saat ini berada di Amerika Serikat, banyak di antaranya belum menyadari bahwa mereka wajib mengajukan Formulir 8843 meskipun tidak memiliki penghasilan.
Kegagalan melaporkan dapat membahayakan manfaat imigrasi di masa depan seperti OPT, CPT, dan transfer H-1B. Artikel tersebut juga mencantumkan kesalahan umum—mengajukan Formulir 1040 untuk penduduk alih-alih 1040-NR untuk non-penduduk, melewatkan tenggat waktu 15 April/15 Juni, atau mengabaikan pengurangan pajak berdasarkan perjanjian India-AS pada upah—yang sering menyebabkan RFEs (Permintaan Bukti) dan dalam kasus langka, penolakan visa saat wawancara perpanjangan di konsulat.
Tim mobilitas korporat India yang mensponsori lulusan di bawah STEM OPT sebaiknya menyebarkan pengingat ini; catatan pajak yang bersih semakin menjadi faktor penting dalam penilaian USCIS. Universitas-universitas mulai mengadakan lokakarya, dan beberapa firma Big 4 menawarkan lisensi Sprintax dengan diskon pada Februari–Maret agar mahasiswa dapat menyiapkan pengembalian pajak secara mandiri.
Tips praktis: mahasiswa yang pernah mengemudi untuk layanan ride-share atau bekerja lepas secara remote—aktivitas yang sering dibatasi oleh aturan visa—harus melaporkan penghasilan tersebut; pelaporan yang kurang dapat memicu denda pajak sekaligus pelanggaran status visa. Artikel ini juga menjelaskan aturan SSN vs ITIN, yang sering membingungkan pendatang baru.
Dalam jangka panjang, pembuat kebijakan AS mempertimbangkan untuk memasukkan edukasi dasar pelaporan pajak ke dalam orientasi SEVIS. Sampai saat itu, komunikasi awal dari pemberi kerja India dapat membantu lulusan bertransisi lancar dari kampus ke H-1B tanpa kejutan yang tidak menyenangkan di konsulat.
Kegagalan melaporkan dapat membahayakan manfaat imigrasi di masa depan seperti OPT, CPT, dan transfer H-1B. Artikel tersebut juga mencantumkan kesalahan umum—mengajukan Formulir 1040 untuk penduduk alih-alih 1040-NR untuk non-penduduk, melewatkan tenggat waktu 15 April/15 Juni, atau mengabaikan pengurangan pajak berdasarkan perjanjian India-AS pada upah—yang sering menyebabkan RFEs (Permintaan Bukti) dan dalam kasus langka, penolakan visa saat wawancara perpanjangan di konsulat.
Tim mobilitas korporat India yang mensponsori lulusan di bawah STEM OPT sebaiknya menyebarkan pengingat ini; catatan pajak yang bersih semakin menjadi faktor penting dalam penilaian USCIS. Universitas-universitas mulai mengadakan lokakarya, dan beberapa firma Big 4 menawarkan lisensi Sprintax dengan diskon pada Februari–Maret agar mahasiswa dapat menyiapkan pengembalian pajak secara mandiri.
Tips praktis: mahasiswa yang pernah mengemudi untuk layanan ride-share atau bekerja lepas secara remote—aktivitas yang sering dibatasi oleh aturan visa—harus melaporkan penghasilan tersebut; pelaporan yang kurang dapat memicu denda pajak sekaligus pelanggaran status visa. Artikel ini juga menjelaskan aturan SSN vs ITIN, yang sering membingungkan pendatang baru.
Dalam jangka panjang, pembuat kebijakan AS mempertimbangkan untuk memasukkan edukasi dasar pelaporan pajak ke dalam orientasi SEVIS. Sampai saat itu, komunikasi awal dari pemberi kerja India dapat membantu lulusan bertransisi lancar dari kampus ke H-1B tanpa kejutan yang tidak menyenangkan di konsulat.
Sumber: Times of India – Education
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk India.Lebih Banyak Dari India
Lihat semua
Penarikan Perangkat Lunak Airbus A320 Picu Kepanikan, Namun Maskapai India Berhasil Hindari Gangguan Liburan Besar
Distrik Chandel di Manipur meluncurkan pendaftaran biometrik 100% online untuk mencegah penyebrangan perbatasan ilegal