
Pada 26 Januari 2026, Penjaga Perbatasan Polandia merilis data penegakan hukum tahunan yang mengungkapkan bahwa hampir separuh dari 600 orang yang didakwa pada 2024 karena mengorganisir atau memfasilitasi migrasi tidak teratur adalah warga negara Ukraina. Pejabat menyebut tren ini sebagai dampak lanjutan dari krisis migran yang dipicu oleh Belarus pada 2021, yang kini berkembang menjadi pasar penyelundupan canggih dari Kaukasus hingga Jerman.
Kasus penuntutan biasanya melibatkan “kurir” — penduduk asing di Polandia yang, dengan bayaran €500–€1.000, menjemput pencari suaka yang menyeberang dari perbatasan Belarus atau Slovakia dan mengantarkan mereka ke wilayah Sachsen, Jerman. Penjaga Perbatasan menyatakan banyak warga Ukraina direkrut melalui grup Telegram dengan janji penghasilan mudah, namun akhirnya menghadapi hukuman hingga delapan tahun berdasarkan Pasal 264 KUHP Polandia.
Bagi perusahaan yang memegang izin pemindahan karyawan antarperusahaan untuk staf Ukraina, data ini menjadi peringatan serius. Konsultan imigrasi mengingatkan bahwa setiap vonis pidana membatalkan hak tinggal dan bekerja, yang dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja mendadak dan merusak reputasi perusahaan. Perusahaan disarankan melakukan audit kepatuhan baru, menegaskan kebijakan tanpa toleransi, dan memastikan karyawan yang mengemudikan kendaraan perusahaan melintasi perbatasan memahami risiko hukum.
Warsawa juga menyoroti pentingnya pagar perbatasan baja sepanjang 186 kilometer dengan Belarus dan jaringan sensor bawah tanah baru yang akan dipasang pada 2026. Kelompok hak asasi manusia mengkritik pemerintah karena menggambarkan migran sebagai ancaman keamanan, dengan argumen bahwa hukuman lebih keras bagi fasilitator tidak menyelesaikan akar masalah seperti konflik dan keruntuhan ekonomi.
Rilis data ini bertepatan dengan negosiasi antara Polandia dan Jerman mengenai patroli bersama di sepanjang Sungai Oder, serta persiapan Komisi Eropa untuk paket reformasi musim semi terhadap Kode Perbatasan Schengen yang bertujuan menyelaraskan sanksi bagi penyelundupan migran.
Kasus penuntutan biasanya melibatkan “kurir” — penduduk asing di Polandia yang, dengan bayaran €500–€1.000, menjemput pencari suaka yang menyeberang dari perbatasan Belarus atau Slovakia dan mengantarkan mereka ke wilayah Sachsen, Jerman. Penjaga Perbatasan menyatakan banyak warga Ukraina direkrut melalui grup Telegram dengan janji penghasilan mudah, namun akhirnya menghadapi hukuman hingga delapan tahun berdasarkan Pasal 264 KUHP Polandia.
Bagi perusahaan yang memegang izin pemindahan karyawan antarperusahaan untuk staf Ukraina, data ini menjadi peringatan serius. Konsultan imigrasi mengingatkan bahwa setiap vonis pidana membatalkan hak tinggal dan bekerja, yang dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja mendadak dan merusak reputasi perusahaan. Perusahaan disarankan melakukan audit kepatuhan baru, menegaskan kebijakan tanpa toleransi, dan memastikan karyawan yang mengemudikan kendaraan perusahaan melintasi perbatasan memahami risiko hukum.
Warsawa juga menyoroti pentingnya pagar perbatasan baja sepanjang 186 kilometer dengan Belarus dan jaringan sensor bawah tanah baru yang akan dipasang pada 2026. Kelompok hak asasi manusia mengkritik pemerintah karena menggambarkan migran sebagai ancaman keamanan, dengan argumen bahwa hukuman lebih keras bagi fasilitator tidak menyelesaikan akar masalah seperti konflik dan keruntuhan ekonomi.
Rilis data ini bertepatan dengan negosiasi antara Polandia dan Jerman mengenai patroli bersama di sepanjang Sungai Oder, serta persiapan Komisi Eropa untuk paket reformasi musim semi terhadap Kode Perbatasan Schengen yang bertujuan menyelaraskan sanksi bagi penyelundupan migran.
Sumber: Ukrinform