
Kementerian Luar Negeri China (MFA) telah mengonfirmasi bahwa program bebas visa unilateral selama 30 hari—yang semula dijadwalkan berakhir musim semi ini—diperpanjang hingga pukul 23:59 tanggal 31 Desember 2026. Pengumuman ini disampaikan pada 15 April dan mempertahankan kemudahan masuk bagi pemegang paspor biasa dari hampir 50 negara, termasuk Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Korea Selatan.
Dalam skema ini, pelancong yang memenuhi syarat dapat memasuki daratan China untuk keperluan pertemuan bisnis, pariwisata, kunjungan keluarga, pertukaran jangka pendek, atau transit tanpa harus mengajukan visa terlebih dahulu. Masa tinggal dibatasi maksimal 30 hari kalender dan pengecualian ini tidak dapat diperpanjang atau diubah di dalam negeri. MFA memperingatkan bahwa pelanggaran masa tinggal akan dikenakan denda sebesar RMB 500 per hari dan dapat berujung pada larangan masuk hingga lima tahun. Paspor diplomatik dan dinas tetap tunduk pada aturan visa standar.
Para pelaku perjalanan bisnis menyambut baik perpanjangan ini karena menghilangkan hambatan besar yang masih terasa sejak China mencabut kontrol perbatasan COVID-19 tahun lalu. Maskapai penerbangan dan grup hotel—terutama yang melayani Shanghai, Beijing, dan Kawasan Teluk Besar—memperkirakan lonjakan kunjungan pada akhir musim semi saat perusahaan mempercepat kunjungan lokasi yang tertunda dan delegasi pameran dagang. Data pemesanan dari OAG menunjukkan kapasitas kursi dari sepuluh negara utama yang memenuhi syarat sudah naik 18 persen untuk periode Mei-Juni dibandingkan tahun 2025.
Penting untuk dicatat, kebijakan ini bersifat unilateral: tidak memberikan akses bebas visa timbal balik bagi warga negara China. Namun, organisasi industri pariwisata seperti World Travel & Tourism Council berpendapat bahwa kemudahan masuk ini akan meningkatkan daya saing China untuk konferensi dan inspeksi rantai pasok, terutama saat pusat-pusat Asia lain juga melonggarkan persyaratan.
Perusahaan multinasional disarankan untuk meninjau kebijakan perjalanan internal agar karyawan memahami batas waktu 30 hari, aturan pendaftaran akomodasi, dan kebutuhan tiket lanjutan atau pulang. Bagi manajer mobilitas, hal utama yang perlu diingat adalah perjalanan jangka pendek rutin—seperti survei proyek, pemecahan masalah operasional, atau pendampingan instalasi teknis—dapat dilakukan dengan waktu persiapan yang jauh lebih singkat. Tim HR sebaiknya terus memantau cakupan kewarganegaraan; MFA memberi sinyal bahwa daftar negara yang memenuhi syarat bisa bertambah jika tingkat kepatuhan pengunjung tetap tinggi.
Dalam skema ini, pelancong yang memenuhi syarat dapat memasuki daratan China untuk keperluan pertemuan bisnis, pariwisata, kunjungan keluarga, pertukaran jangka pendek, atau transit tanpa harus mengajukan visa terlebih dahulu. Masa tinggal dibatasi maksimal 30 hari kalender dan pengecualian ini tidak dapat diperpanjang atau diubah di dalam negeri. MFA memperingatkan bahwa pelanggaran masa tinggal akan dikenakan denda sebesar RMB 500 per hari dan dapat berujung pada larangan masuk hingga lima tahun. Paspor diplomatik dan dinas tetap tunduk pada aturan visa standar.
Para pelaku perjalanan bisnis menyambut baik perpanjangan ini karena menghilangkan hambatan besar yang masih terasa sejak China mencabut kontrol perbatasan COVID-19 tahun lalu. Maskapai penerbangan dan grup hotel—terutama yang melayani Shanghai, Beijing, dan Kawasan Teluk Besar—memperkirakan lonjakan kunjungan pada akhir musim semi saat perusahaan mempercepat kunjungan lokasi yang tertunda dan delegasi pameran dagang. Data pemesanan dari OAG menunjukkan kapasitas kursi dari sepuluh negara utama yang memenuhi syarat sudah naik 18 persen untuk periode Mei-Juni dibandingkan tahun 2025.
Penting untuk dicatat, kebijakan ini bersifat unilateral: tidak memberikan akses bebas visa timbal balik bagi warga negara China. Namun, organisasi industri pariwisata seperti World Travel & Tourism Council berpendapat bahwa kemudahan masuk ini akan meningkatkan daya saing China untuk konferensi dan inspeksi rantai pasok, terutama saat pusat-pusat Asia lain juga melonggarkan persyaratan.
Perusahaan multinasional disarankan untuk meninjau kebijakan perjalanan internal agar karyawan memahami batas waktu 30 hari, aturan pendaftaran akomodasi, dan kebutuhan tiket lanjutan atau pulang. Bagi manajer mobilitas, hal utama yang perlu diingat adalah perjalanan jangka pendek rutin—seperti survei proyek, pemecahan masalah operasional, atau pendampingan instalasi teknis—dapat dilakukan dengan waktu persiapan yang jauh lebih singkat. Tim HR sebaiknya terus memantau cakupan kewarganegaraan; MFA memberi sinyal bahwa daftar negara yang memenuhi syarat bisa bertambah jika tingkat kepatuhan pengunjung tetap tinggi.
Sumber: Outbound Visa blog