
Gulf News melaporkan bahwa para menteri CPTPP telah menyetujui pembicaraan persiapan dengan Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Filipina terkait kemungkinan keanggotaan dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik yang melibatkan 12 negara. Keputusan ini, yang dikonfirmasi pada 26 Juni, tidak menjamin keanggotaan, tetapi menunjukkan dukungan politik dari pihak-pihak yang sudah bergabung seperti Jepang, Kanada, dan Australia.
Meski sorotan utama adalah perdagangan, para profesional mobilitas melihat dampak langsung pada sistem visa bisnis. Beberapa anggota CPTPP – terutama Kanada, Meksiko, dan Peru – sudah memberikan kemudahan masuk bagi warga negara anggota lain berdasarkan pengaturan ala APEC. Negosiator dari UEA diperkirakan akan mengajukan ketentuan serupa, meniru klausul yang telah disepakati dalam CEPA bilateral terbaru dengan Indonesia dan Selandia Baru.
Bagi perusahaan multinasional yang berbasis di UEA, keselarasan dengan CPTPP bisa mengurangi birokrasi bagi staf proyek yang menuju pusat pertambangan, energi, dan teknologi di kawasan Asia-Pasifik. Demikian pula, perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari Vietnam atau Chile mungkin akan mendapatkan manfaat dari proses perizinan kerja yang lebih cepat setelah mekanisme saling pengakuan diterapkan.
Pembicaraan keanggotaan biasanya berlangsung selama 18–24 bulan dan mengharuskan UEA mengadopsi bab-bab CPTPP tentang masuk sementara bagi pelaku bisnis. Tim hukum perlu memantau daftar pengecualian draft: misalnya, Kanada sering membatasi transfer karyawan antar perusahaan kecuali memenuhi batas gaji tertentu. Anggaran mobilitas juga bisa diuntungkan dari pengurangan tarif untuk barang pindahan dan barang pribadi yang dikirim antar negara anggota, asalkan UEA menyelaraskan kode bea cukai dengan aturan asal CPTPP.
Meski sorotan utama adalah perdagangan, para profesional mobilitas melihat dampak langsung pada sistem visa bisnis. Beberapa anggota CPTPP – terutama Kanada, Meksiko, dan Peru – sudah memberikan kemudahan masuk bagi warga negara anggota lain berdasarkan pengaturan ala APEC. Negosiator dari UEA diperkirakan akan mengajukan ketentuan serupa, meniru klausul yang telah disepakati dalam CEPA bilateral terbaru dengan Indonesia dan Selandia Baru.
Bagi perusahaan multinasional yang berbasis di UEA, keselarasan dengan CPTPP bisa mengurangi birokrasi bagi staf proyek yang menuju pusat pertambangan, energi, dan teknologi di kawasan Asia-Pasifik. Demikian pula, perusahaan yang merekrut tenaga kerja dari Vietnam atau Chile mungkin akan mendapatkan manfaat dari proses perizinan kerja yang lebih cepat setelah mekanisme saling pengakuan diterapkan.
Pembicaraan keanggotaan biasanya berlangsung selama 18–24 bulan dan mengharuskan UEA mengadopsi bab-bab CPTPP tentang masuk sementara bagi pelaku bisnis. Tim hukum perlu memantau daftar pengecualian draft: misalnya, Kanada sering membatasi transfer karyawan antar perusahaan kecuali memenuhi batas gaji tertentu. Anggaran mobilitas juga bisa diuntungkan dari pengurangan tarif untuk barang pindahan dan barang pribadi yang dikirim antar negara anggota, asalkan UEA menyelaraskan kode bea cukai dengan aturan asal CPTPP.
Sumber: Gulf News