Kelompok sayap kanan keras Italia, ‘Comitato Remigrazione e Riconquista’, mengumumkan pada 26 Juni bahwa mereka akan mengajukan 150.000 tanda tangan resmi—tiga kali lipat dari batas minimum konstitusional—untuk memaksa debat parlemen mengenai inisiatif warga yang bertujuan merombak sistem migrasi negara tersebut. Pengajuan dijadwalkan pada 30 Juni di Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan undang-undang ini mengusulkan penghapusan mekanisme kuota ‘decreto flussi’ yang ada, pembentukan Institut Remigrasi untuk memfasilitasi kepulangan migran tidak resmi, serta penyitaan aset perusahaan yang “menguntungkan dari imigrasi ilegal”. Selain itu, akan dibentuk ‘Fondo per la Natalità Italiana’, memberikan prioritas perumahan bagi keluarga Italia, dan mempercepat proses izin tinggal bagi warga asing keturunan Italia. Organisasi non-pemerintah yang melakukan operasi penyelamatan di laut akan dilarang total. Meskipun teks ini kecil kemungkinan disahkan dalam bentuk saat ini, inisiatif ini menegaskan tekanan publik yang meningkat terhadap koalisi pemerintahan, yang sebelumnya sudah memperketat aturan suaka tahun ini, untuk mengadopsi langkah yang lebih ketat lagi. Bagi pengelola mobilitas global, kejadian ini menjadi pengingat akan volatilitas politik terkait kuota izin kerja: dekrit masa depan bisa saja memangkas lebih dalam atau menambah filter kewarganegaraan jika parlemen bergeser ke kanan lebih jauh. Pengusaha dengan tenaga kerja non-Uni Eropa yang besar disarankan mempercepat pengajuan kuota 2026 dan memantau jadwal parlemen. Penasihat hukum memperkirakan pengajuan tanda tangan ini akan memicu dengar pendapat komite setelah masa reses musim panas, memberikan kesempatan sempit bagi pemangku kepentingan untuk melobi amandemen yang melindungi jalur migrasi penting bagi bisnis.
Sumber: Agenzia Stampa Italia
