
Rilis transparansi mingguan dari Home Office, yang diperbarui pada 15 September 2026, menunjukkan bahwa 625 orang tiba di Inggris dengan delapan perahu kecil selama pekan yang berakhir pada 6 September, sementara otoritas Prancis mencegah 282 penyeberangan dalam sepuluh insiden. Meskipun angka ini lebih rendah dari puncak mingguan tahun 2025 sebanyak 1.021, pejabat mencatat kondisi laut saat ini menguntungkan dan total kedatangan tahun kalender ini—17.480—meningkat 6% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Data ini kembali memicu perdebatan tentang strategi pencegahan pemerintah, termasuk skema relokasi kontroversial ke Rwanda yang kini sedang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Bagi manajer mobilitas global, angka ini mengingatkan bahwa tekanan politik terhadap sistem imigrasi tetap tinggi. Rancangan undang-undang dalam RUU Reformasi Sistem Imigrasi yang akan datang diperkirakan akan memperketat audit sponsor dan memperkenalkan sanksi sipil yang lebih berat untuk pekerja ilegal—risiko yang harus diperhitungkan dalam audit kepatuhan hak kerja. Operasi perbatasan juga menghadapi tekanan kapasitas: lonjakan sebelumnya membuat Border Force mengalihkan staf dari pengawasan e-gate ke pemrosesan kedatangan, sehingga antrean bagi pelancong bisnis yang sah menjadi lebih panjang. Perusahaan yang mendatangkan spesialis jangka pendek dalam dua minggu ke depan disarankan untuk mengingatkan klien agar menyediakan waktu tambahan saat tiba di pelabuhan Dover, Folkestone, dan bandara di Kent. Home Office akan merilis statistik sistem imigrasi triwulanan pada 26 September, memberikan konteks yang lebih luas untuk pengumuman kebijakan musim gugur para menteri.
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk Inggris.Lebih Banyak Dari Inggris
Lihat semua
Pembaruan kedatangan perahu kecil di Selat menunjukkan penurunan 55% dibandingkan minggu yang sama tahun lalu
UNISON menyebut perubahan aturan visa sebagai ‘pengkhianatan’ terhadap pekerja migran layanan publik di Kongres TUC