Laporan baru dari badan amal kesehatan Paris, Samusocial, yang diperoleh Guardian, mengungkap dampak kemanusiaan dari skema pengembalian ‘satu masuk-satu keluar’ antara Inggris dan Prancis. Kesepakatan percontohan yang dimulai pada Agustus 2025 ini memungkinkan Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk mendeportasi satu migran yang menyeberangi Selat Inggris ke Prancis setiap kali ada satu orang yang dipindahkan secara legal ke Inggris untuk mengajukan suaka. Menurut para klinisi Samusocial, 90 pria yang dikembalikan ke Paris antara Januari dan Juni 2026 menunjukkan patah tulang yang tidak diobati, memar parah, luka akibat pembatasan, dan trauma psikologis akut yang terkait dengan penahanan mereka di pusat deportasi Inggris. Satu kasus memerlukan perawatan rumah sakit segera, sementara 13 studi kasus menggambarkan ide bunuh diri dan PTSD. LSM Médecins Sans Frontières dan Samusocial menilai kondisi di fasilitas penahanan jangka pendek di Heathrow dan Kent melanggar Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Mereka mendesak jaksa Prancis untuk membuka penyelidikan berdasarkan Pasal 40 KUHP Prancis dan menyerukan pembentukan mekanisme pengawasan independen di Inggris. Kontraktor Inggris Mitie membantah adanya pelanggaran, dan Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak ada individu yang tidak layak yang dideportasi serta para tahanan mendapat “akses rutin ke layanan kesehatan”. Bagi bisnis Inggris, temuan ini memperbesar risiko reputasi terkait mitra rantai pasokan yang terlibat dalam deportasi dan meningkatkan kemungkinan tinjauan hukum atau perintah pengadilan yang dapat menunda penerbangan deportasi. Manajer mobilitas yang memindahkan staf ke Inggris juga harus bersiap menghadapi potensi protes dan penundaan operasional di pelabuhan saat masa percontohan berakhir pada 1 Oktober 2026. Secara praktis, pengusaha disarankan untuk memeriksa kembali protokol tanggap krisis dan tanggung jawab perawatan bagi karyawan yang transit di Dover atau Eurostar, serta memastikan pengarahan risiko perjalanan mencakup kemungkinan blokade aktivis atau sorotan media. Organisasi yang terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan juga sebaiknya meninjau pernyataan terkait kesejahteraan migran agar tidak terkait dengan dugaan pelanggaran.
Sumber: The Guardian
