
Aturan penting dari Departemen Luar Negeri AS yang mengaitkan wawancara visa imigran dengan negara (bahkan distrik) tempat tinggal pemohon mulai berlaku secara global pada 1 November 2025.
Bagi sebagian besar warga India, perubahan ini netral—Mumbai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, dan Chennai tetap beroperasi penuh—namun kebijakan ini menghapus cara mengakali dengan menjadwalkan wawancara visa imigran di negara ketiga yang dikenal dengan waktu tunggu lebih singkat (misalnya Singapura atau Abu Dhabi). Wawancara visa non-imigran sudah menerapkan aturan serupa berdasarkan tempat tinggal sejak 6 September.
Dampak utama:
1. **Larangan pemesanan lintas batas:** Sistem konsuler akan otomatis memblokir pembuatan janji kecuali paspor atau bukti tempat tinggal pemohon sesuai dengan distrik konsuler.
2. **Pengecualian terbatas:** Perjalanan kemanusiaan atau medis dapat menjadi alasan wawancara di luar distrik, tapi permohonan harus melalui National Visa Centre dan bisa menambah waktu proses 4–6 minggu.
3. **Bukti tempat tinggal:** Petugas konsuler kini mewajibkan bukti kuat (laporan pajak, tagihan utilitas, surat dari pemberi kerja) untuk mengonfirmasi domisili.
Perusahaan India yang memindahkan staf ke AS di bawah kategori keluarga atau EB harus meninjau ulang jadwal relokasi. Tanggungan yang belajar di luar negeri (misalnya di UAE atau Inggris) harus kembali ke India untuk wawancara kecuali sudah memiliki status penduduk di negara tuan rumah. Perusahaan juga perlu menganggarkan biaya perjalanan lebih tinggi dan antisipasi kemacetan jadwal selama puncak Desember–Januari.
Departemen Luar Negeri membela aturan ini sebagai langkah anti-penipuan untuk mengurangi praktik “visa shopping” yang digerakkan agen. Namun, kritikus berpendapat aturan ini akan memperpanjang antrean di kantor dengan permintaan tinggi seperti Mumbai, yang sudah memiliki waktu tunggu visa imigran median 200 hari. Asosiasi industri tengah melobi untuk pilot khusus India yang memungkinkan penyeimbangan beban lintas kantor jika antrean janji melebihi enam bulan.
Bagi sebagian besar warga India, perubahan ini netral—Mumbai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, dan Chennai tetap beroperasi penuh—namun kebijakan ini menghapus cara mengakali dengan menjadwalkan wawancara visa imigran di negara ketiga yang dikenal dengan waktu tunggu lebih singkat (misalnya Singapura atau Abu Dhabi). Wawancara visa non-imigran sudah menerapkan aturan serupa berdasarkan tempat tinggal sejak 6 September.
Dampak utama:
1. **Larangan pemesanan lintas batas:** Sistem konsuler akan otomatis memblokir pembuatan janji kecuali paspor atau bukti tempat tinggal pemohon sesuai dengan distrik konsuler.
2. **Pengecualian terbatas:** Perjalanan kemanusiaan atau medis dapat menjadi alasan wawancara di luar distrik, tapi permohonan harus melalui National Visa Centre dan bisa menambah waktu proses 4–6 minggu.
3. **Bukti tempat tinggal:** Petugas konsuler kini mewajibkan bukti kuat (laporan pajak, tagihan utilitas, surat dari pemberi kerja) untuk mengonfirmasi domisili.
Perusahaan India yang memindahkan staf ke AS di bawah kategori keluarga atau EB harus meninjau ulang jadwal relokasi. Tanggungan yang belajar di luar negeri (misalnya di UAE atau Inggris) harus kembali ke India untuk wawancara kecuali sudah memiliki status penduduk di negara tuan rumah. Perusahaan juga perlu menganggarkan biaya perjalanan lebih tinggi dan antisipasi kemacetan jadwal selama puncak Desember–Januari.
Departemen Luar Negeri membela aturan ini sebagai langkah anti-penipuan untuk mengurangi praktik “visa shopping” yang digerakkan agen. Namun, kritikus berpendapat aturan ini akan memperpanjang antrean di kantor dengan permintaan tinggi seperti Mumbai, yang sudah memiliki waktu tunggu visa imigran median 200 hari. Asosiasi industri tengah melobi untuk pilot khusus India yang memungkinkan penyeimbangan beban lintas kantor jika antrean janji melebihi enam bulan.
Sumber: VisaVerge