
Mulai 1 Januari 2026, warga negara asing yang mengajukan permohonan ‘carte de séjour’ multi-tahun atau kartu residensi 10 tahun di Prancis harus lulus tes berbasis komputer berisi 40 pertanyaan tentang nilai-nilai republik, institusi, sejarah, geografi, dan kehidupan sehari-hari. Perubahan ini, yang dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran tanggal 8 Januari, menyatukan persyaratan integrasi yang sebelumnya diterapkan secara tidak merata oleh prefektur.
Para kandidat harus meraih skor minimal 80% dan akan menerima ‘Attestation de Réussite’ yang wajib dilampirkan dalam berkas permohonan kartu residensi mereka. Ujian ini gratis, dapat diulang tanpa batas, dan diselenggarakan secara nasional oleh pusat-pusat resmi seperti Kamar Dagang Paris. Pengecualian berlaku bagi pelamar berusia di atas 65 tahun dan pemegang izin Talent Passport.
Persyaratan baru ini melengkapi aturan bahasa yang diperketat secara bersamaan: level A2 untuk kartu multi-tahun, B1 untuk kartu jangka panjang, dan B2 untuk naturalisasi. Penyedia layanan mobilitas global memperingatkan bahwa jadwal ujian kini bisa memakan waktu empat hingga enam minggu di Paris dan Lyon, yang berpotensi menunda tanggal mulai kerja staf yang dipindahkan. Perusahaan pun mulai menganggarkan waktu tambahan, mensponsori kursus persiapan, dan memperbarui daftar cek onboarding dengan memasukkan sertifikat tersebut.
Para kritikus menilai reformasi ini menambah beban administratif bagi migran berpenghasilan rendah dan berpotensi memunculkan industri pelatihan berbayar. Pemerintah menegaskan bahwa kerangka ujian kewarganegaraan yang seragam meningkatkan transparansi dan integrasi sekaligus mencegah penipuan.
Dengan lebih dari 260.000 kartu residensi yang diterbitkan pada 2024, pejabat memperkirakan setidaknya 100.000 kandidat ujian kewarganegaraan setiap tahun. Opsi ujian daring mungkin akan tersedia pada akhir 2026, namun untuk saat ini kehadiran fisik wajib—membuat pemesanan lebih awal menjadi sangat penting untuk penugasan yang memerlukan waktu tepat.
Para kandidat harus meraih skor minimal 80% dan akan menerima ‘Attestation de Réussite’ yang wajib dilampirkan dalam berkas permohonan kartu residensi mereka. Ujian ini gratis, dapat diulang tanpa batas, dan diselenggarakan secara nasional oleh pusat-pusat resmi seperti Kamar Dagang Paris. Pengecualian berlaku bagi pelamar berusia di atas 65 tahun dan pemegang izin Talent Passport.
Persyaratan baru ini melengkapi aturan bahasa yang diperketat secara bersamaan: level A2 untuk kartu multi-tahun, B1 untuk kartu jangka panjang, dan B2 untuk naturalisasi. Penyedia layanan mobilitas global memperingatkan bahwa jadwal ujian kini bisa memakan waktu empat hingga enam minggu di Paris dan Lyon, yang berpotensi menunda tanggal mulai kerja staf yang dipindahkan. Perusahaan pun mulai menganggarkan waktu tambahan, mensponsori kursus persiapan, dan memperbarui daftar cek onboarding dengan memasukkan sertifikat tersebut.
Para kritikus menilai reformasi ini menambah beban administratif bagi migran berpenghasilan rendah dan berpotensi memunculkan industri pelatihan berbayar. Pemerintah menegaskan bahwa kerangka ujian kewarganegaraan yang seragam meningkatkan transparansi dan integrasi sekaligus mencegah penipuan.
Dengan lebih dari 260.000 kartu residensi yang diterbitkan pada 2024, pejabat memperkirakan setidaknya 100.000 kandidat ujian kewarganegaraan setiap tahun. Opsi ujian daring mungkin akan tersedia pada akhir 2026, namun untuk saat ini kehadiran fisik wajib—membuat pemesanan lebih awal menjadi sangat penting untuk penugasan yang memerlukan waktu tepat.
Sumber: VisaHQ Global Mobility News
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk Perancis.Lebih Banyak Dari Perancis
Lihat semua
Sistem Masuk/Keluar UE Capai Batas Waktu Hari ke-90: Pengambilan Data Biometrik Kini Wajib di 50% Perbatasan Eksternal Prancis
Badai Goretti Lumpuhkan Koridor Kereta dan Pelabuhan Paris-Normandia, Perusahaan Terpaksa Aktifkan Rencana Darurat