Pengadilan Italia Memerintahkan Negara Membayar €76.000 kepada Sea-Watch atas Penahanan Kapal Tahun 2019
Pekerjaan Landasan Pacu Malpensa Kurangi Kapasitas Mulai 16 Maret, Penerbangan Dialihkan ke Linate
Visa Digital Nomad Italia: Ambang Pendapatan Termasuk yang Terendah di Eropa, Kata Perbandingan Baru
Berita Terbaru
Sistem Visa Italia Kembali Beroperasi Setelah Pembekuan Upgrade Global Selama Seminggu
Setelah pembekuan pengurusan visa secara global dari 12-18 Februari, database VIS-IT Italia kini kembali aktif dan konsulat sedang membersihkan antrean yang tertunda. Peningkatan sistem ini mempersiapkan integrasi masuk/keluar Uni Eropa, namun keterlambatan sementara untuk pengajuan izin kerja dan visa Schengen masih akan terjadi minggu ini.
Pemeriksaan Perbatasan Schengen Diperpanjang: Italia Pertahankan Kontrol Sementara Hingga Juni 2026
Italia telah bergabung dengan delapan anggota Schengen lainnya dalam memperpanjang kontrol perbatasan internal sementara hingga setidaknya Juni 2026. Keputusan ini berarti para pelancong harus siap menghadapi pemeriksaan paspor dan identitas di jalur darat utama serta penerbangan tertentu, dengan kemungkinan keterlambatan untuk pengiriman barang dan komuter. Perusahaan perlu mengatur waktu tambahan dalam jadwal perjalanan dan mengingatkan karyawan non-UE tentang batas waktu tinggal 90/180 hari mereka.
Poste Italiane Luncurkan Layanan Paspor di 5.100 Cabang, Pecahkan Rekor Pelayanan Sehari
Mulai 17 Februari, warga Italia dan warga asing yang berdomisili dapat mengajukan permohonan paspor di lebih dari 5.100 kantor pos di seluruh negeri, sehingga mengurangi waktu tunggu dan meringankan beban di kantor kepolisian. Perluasan layanan ini dalam program Polis sangat bermanfaat bagi para pelancong yang sering bepergian dan membutuhkan perpanjangan paspor dengan cepat.
Paket Keamanan Pemerintah Picu Kontroversi Soal Wewenang ‘Blokade Laut’ Terhadap Migran
Rancangan dekrit keamanan yang diumumkan pada 17 Februari akan memungkinkan Italia menutup sementara perairan teritorialnya bagi kapal migran dan memberlakukan penahanan preventif selama 12 jam. Kelompok hak asasi manusia menyatakan rencana ini melanggar konstitusi dan aturan Uni Eropa, serta menimbulkan ketidakpastian hukum baru dalam pengelolaan migrasi dan perbatasan.