Qantas Hidupkan Kembali Kerjasama Kode dengan Jetstar ke Bali, Perluas Pilihan Perjalanan Bisnis
Perubahan Undang-Undang ESOS Disorot dalam Pembaruan Februari ASQA, Perketat Kepatuhan bagi Penyedia Pendidikan
Virgin Australia Tawarkan Bonus Kredit Status Terbesar, Gaet Pelanggan Korporat
Berita Terbaru
AirAsia Luncurkan Mega Sale Diskon 99% Termasuk Rute Baru ke Sydney dan Melbourne
Mega diskon AirAsia pada 23 Februari menawarkan potongan harga hingga 99%, termasuk penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sydney, Melbourne, dan Perth—meningkatkan persaingan untuk perjalanan wisata maupun bisnis yang sensitif terhadap harga. Biaya tambahan masih berlaku, jadi pembeli disarankan membandingkan total biaya sebenarnya dari awal hingga akhir.
Warga negara ganda Inggris-Australia panik jelang penerapan aturan paspor baru dalam beberapa hari ke depan
Mulai 25 Februari, Inggris akan menolak masuk bagi warga negara ganda Inggris atau Irlandia yang hanya menunjukkan paspor Australia beserta ETA. Karena banyak pelancong baru mengetahui perubahan aturan ini akhir pekan lalu, antrean perpanjangan paspor memaksa keluarga dan penumpang bisnis membatalkan atau mengubah rute perjalanan mereka. Perusahaan kini harus melakukan pemeriksaan kewarganegaraan tambahan sebelum mengirim staf ke Inggris.
Canberra mengakui memiliki sedikit alat hukum untuk menghentikan kepulangan 34 wanita dan anak-anak terkait ISIS dari Suriah
Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan Canberra hanya memiliki satu alat efektif – Perintah Pengusiran Sementara – untuk memperlambat kepulangan 34 wanita dan anak-anak Australia yang terjebak di Suriah. Badan intelijen menilai sebagian besar dari kelompok tersebut tidak memenuhi syarat hukum untuk pengusiran, sehingga mereka kemungkinan akan diizinkan kembali jika berhasil sampai di bandara. Bagi pengelola mobilitas, kasus ini menunjukkan betapa cepatnya keputusan pengendalian kedatangan dapat berubah dan batasan kekuasaan menteri atas pemegang paspor Australia.
Rancangan Undang-Undang Koalisi Akan Mengkriminalisasi Bantuan bagi Warga Australia yang Terhubung ISIS untuk Pulang Sendiri
Oposisi federal mengajukan rancangan undang-undang pada 22 Februari yang menjadikan tindakan membantu warga Australia dengan hubungan ke Negara Islam mengatur perjalanan pulang mereka sebagai kejahatan serius. Maskapai penerbangan, agen perjalanan, bahkan pemberi kerja bisa menghadapi tuntutan hukum jika memfasilitasi perjalanan tanpa persetujuan menteri. Langkah ini, yang ditujukan untuk 34 wanita dan anak-anak di Suriah, akan menambah lapisan kepatuhan baru bagi tim mobilitas global yang beroperasi di wilayah konflik.
Komunitas Iran-Australia Soroti Ancaman yang Meningkat dan Mendesak Percepatan Keputusan Visa Perlindungan
Aktivis Australia-Iran melaporkan menerima gelombang ancaman pembunuhan dan pengawasan, sehingga beberapa dari mereka takut menghadiri aksi unjuk rasa atau berbicara dengan media. Para pengacara mendesak dibukanya jalur kemanusiaan yang dipercepat, karena waktu proses selama 18 bulan membuat para pemohon terkatung-katung. Perusahaan yang mempekerjakan warga Iran dengan visa sementara disarankan untuk meninjau kembali pemeriksaan hak kerja dan protokol keamanan mereka.
Konflik yang Meningkat antara Pakistan dan Afghanistan Membuat Pengungsi Terjebak, Antrian Visa Kemanusiaan Australia Terhenti
Serangan udara Pakistan pada 22 Februari semakin memperberat tekanan terhadap pengungsi Afghanistan yang tinggal di sana dengan izin tinggal yang akan segera habis. Banyak dari mereka sedang menunggu visa kemanusiaan Australia, namun berisiko dideportasi sebelum keputusan diambil. Perusahaan dan universitas yang bergantung pada talenta Afghanistan sebaiknya mulai menyiapkan rencana evakuasi dan sponsor sebagai langkah antisipasi.
Lonjakan Populis Memperketat Sorotan pada Perdebatan Migrasi di Australia
Sebuah opini di The Guardian mengaitkan lonjakan dukungan One Nation dengan meningkatnya kekhawatiran tentang migrasi, perumahan, dan biaya hidup. Komentar tersebut menyiratkan bahwa Australia bisa mengikuti jejak Inggris dengan memberlakukan pembatasan visa populis, yang berpotensi memperketat jalur migrasi tenaga ahli yang menjadi andalan banyak perusahaan.