
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) telah merilis Pembaruan Hukum Sektor Perlindungan sepanjang 14 halaman tertanggal 23 Februari 2026 yang merangkum semua perubahan terkait imigrasi, suaka, dan pengelolaan perbatasan yang diadopsi Polandia sejak awal tahun. Meskipun ditujukan terutama untuk mitra kemanusiaan, buletin ini menjadi bacaan wajib bagi tim mobilitas korporat karena merangkum ratusan halaman legislasi Polandia ke dalam satu panduan lengkap serta menyoroti tenggat waktu transisi.
Poin penting meliputi konfirmasi bahwa Undang-Undang Khusus untuk warga Ukraina akan berakhir pada 5 Maret, gambaran bagaimana penerima manfaat akan beralih ke Undang-Undang Umum tentang Orang Asing, serta pengingat bahwa semua permohonan izin tinggal harus diajukan melalui platform digital baru “Moduł Obsługi Spraw (MOS) 2.0” mulai 1 Juli 2026. UNHCR memperingatkan bahwa pengajuan dokumen secara manual setelah peralihan ke MOS akan langsung ditolak dan warga asing yang melewatkan jendela pengajuan digital dapat kehilangan status tinggal legal, yang secara otomatis membatalkan pemberitahuan izin kerja terkait.
Lembaga ini juga menginformasikan kenaikan tajam biaya visa nasional—dari €105 menjadi €200—efektif 1 Maret 2026, serta persyaratan dokumen yang lebih ketat untuk kasus reunifikasi keluarga. Bagi pemberi kerja, buletin ini berfungsi sebagai daftar periksa kepatuhan. Departemen HR disarankan untuk menganggarkan biaya visa yang lebih tinggi, melatih staf menggunakan antarmuka MOS, dan menyiapkan waktu tambahan untuk perpindahan keluarga yang kini memerlukan dokumen status sipil lengkap dan telah dilegalisasi (apostille).
UNHCR juga memprediksi adanya penumpukan berkas jangka pendek saat kantor voivodeship mengkonsolidasikan dokumen kertas lama ke dalam antrean MOS; oleh karena itu, perusahaan multinasional dianjurkan untuk mengajukan perpanjangan izin lebih awal—terutama bagi karyawan kunci yang kartu izinnya habis masa berlakunya pada kuartal ketiga 2026. Buletin ini juga mencatat bahwa Polandia akan mempertahankan kontrol perbatasan sementara dengan Jerman dan Lithuania hingga setidaknya 4 April 2026, memperpanjang pemeriksaan identitas acak yang telah memperlambat lalu lintas truk dan komuter. Tim penjualan lintas batas disarankan untuk mengantisipasi potensi keterlambatan dalam jadwal perjalanan dan membawa bukti tujuan perjalanan.
Pembaruan UNHCR dipublikasikan di Portal Data Operasional mereka, dan para profesional mobilitas dianjurkan untuk memantau situs tersebut karena catatan kilat lanjutan akan diterbitkan setelah Undang-Undang Khusus berakhir awal Maret.
Poin penting meliputi konfirmasi bahwa Undang-Undang Khusus untuk warga Ukraina akan berakhir pada 5 Maret, gambaran bagaimana penerima manfaat akan beralih ke Undang-Undang Umum tentang Orang Asing, serta pengingat bahwa semua permohonan izin tinggal harus diajukan melalui platform digital baru “Moduł Obsługi Spraw (MOS) 2.0” mulai 1 Juli 2026. UNHCR memperingatkan bahwa pengajuan dokumen secara manual setelah peralihan ke MOS akan langsung ditolak dan warga asing yang melewatkan jendela pengajuan digital dapat kehilangan status tinggal legal, yang secara otomatis membatalkan pemberitahuan izin kerja terkait.
Lembaga ini juga menginformasikan kenaikan tajam biaya visa nasional—dari €105 menjadi €200—efektif 1 Maret 2026, serta persyaratan dokumen yang lebih ketat untuk kasus reunifikasi keluarga. Bagi pemberi kerja, buletin ini berfungsi sebagai daftar periksa kepatuhan. Departemen HR disarankan untuk menganggarkan biaya visa yang lebih tinggi, melatih staf menggunakan antarmuka MOS, dan menyiapkan waktu tambahan untuk perpindahan keluarga yang kini memerlukan dokumen status sipil lengkap dan telah dilegalisasi (apostille).
UNHCR juga memprediksi adanya penumpukan berkas jangka pendek saat kantor voivodeship mengkonsolidasikan dokumen kertas lama ke dalam antrean MOS; oleh karena itu, perusahaan multinasional dianjurkan untuk mengajukan perpanjangan izin lebih awal—terutama bagi karyawan kunci yang kartu izinnya habis masa berlakunya pada kuartal ketiga 2026. Buletin ini juga mencatat bahwa Polandia akan mempertahankan kontrol perbatasan sementara dengan Jerman dan Lithuania hingga setidaknya 4 April 2026, memperpanjang pemeriksaan identitas acak yang telah memperlambat lalu lintas truk dan komuter. Tim penjualan lintas batas disarankan untuk mengantisipasi potensi keterlambatan dalam jadwal perjalanan dan membawa bukti tujuan perjalanan.
Pembaruan UNHCR dipublikasikan di Portal Data Operasional mereka, dan para profesional mobilitas dianjurkan untuk memantau situs tersebut karena catatan kilat lanjutan akan diterbitkan setelah Undang-Undang Khusus berakhir awal Maret.
Sumber: UNHCR Operational Data Portal
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk Polandia.Lebih Banyak Dari Polandia
Lihat semua
Poland mencabut “Undang-Undang Khusus”, mengintegrasikan pengungsi Ukraina ke dalam rezim perlindungan sementara di seluruh Uni Eropa
Komite Senat Waspadai ‘Krisis MOS 2.0’ Saat Sistem Tempat Tinggal Digital Masuki Tahap Uji Coba Akhir