Irlandia telah mencabut akses bebas visa bagi warga Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, dan Nikaragua mulai 15 Juni 2026, menyesuaikan kebijakan dengan langkah terbaru Inggris dan Uni Eropa yang menargetkan risiko Program Kewarganegaraan melalui Investasi (CBI) dan meningkatnya klaim suaka. Departemen Kehakiman mengumumkan perubahan ini pekan lalu, namun aturan mulai berlaku kemarin; pemegang paspor Karibia dan Nikaragua yang sudah memesan perjalanan sebelum 15 Juni dan tiba paling lambat 14 Juli masih dapat masuk tanpa visa dengan menunjukkan bukti pemesanan dan jadwal perjalanan. Menteri Migrasi Colm Brophy menyatakan keputusan ini didorong oleh kekhawatiran keamanan dan kebutuhan menjaga integritas Common Travel Area (CTA) dengan Inggris. Dalam CTA, individu yang lolos imigrasi Irlandia dapat bergerak bebas ke Inggris dan sebaliknya, sehingga kebijakan visa yang berbeda menciptakan celah. Inggris menghapus Nikaragua dan Saint Lucia dari daftar Electronic Travel Authorisation (ETA) pada Maret dan memperketat pemeriksaan terhadap beberapa negara CBI Karibia Timur; Irlandia kini mengikuti langkah tersebut dan bahkan menambahkan Saint Kitts & Nevis. Bagi manajer mobilitas global, dampak langsungnya bersifat operasional. Karyawan atau klien dari ketiga negara terdampak harus mengurus visa Irlandia sebelum naik pesawat—termasuk untuk transit bandara. Waktu proses standar visa “C” jangka pendek berkisar 4-8 minggu, meskipun Departemen menyatakan perjalanan bisnis mendesak akan diprioritaskan jika memungkinkan. Pemegang Izin Tinggal Irlandia yang sah dikecualikan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini menegaskan kesediaan Irlandia menyesuaikan daftar bebas visa sesuai tekanan Uni Eropa terhadap program paspor investasi. Perusahaan yang mensponsori talenta Karibia disarankan meninjau ulang jadwal penugasan, sementara universitas dan penyelenggara konferensi mungkin perlu menyesuaikan waktu undangan. Penyedia perjalanan telah memperbarui sistem pemesanan untuk menandai persyaratan baru ini; maskapai yang mengangkut penumpang tanpa visa setelah 15 Juli berisiko dikenai denda tanggung jawab operator. Pemerintah Karibia merespons cepat: Perdana Menteri Saint Lucia Philip J. Pierre menyebut langkah ini sebagai “peringatan” untuk reformasi CBI, sementara Saint Kitts & Nevis menyatakan akan berkonsultasi dengan Dublin untuk mencari jalan kembali ke akses bebas visa. Pejabat Nikaragua belum memberikan komentar.
Sumber: St Vincent Times
