
Wisatawan Brasil segera bisa menyeberangi Sungai Oyapock tanpa ribet urusan dokumen. Pada 5 Juli 2026, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menandatangani dekrit presiden yang mengesahkan perjanjian bilateral yang menghapuskan kewajiban visa kunjungan singkat bagi pemegang paspor biasa Brasil yang masuk ke Guyana Prancis, departemen luar negeri Prancis yang berbatasan dengan negara bagian Amapá. Langkah ini menyusul penandatanganan pekan lalu di Brasília antara Menteri Luar Negeri Mauro Vieira dan rekannya dari Prancis, Jean-Noël Barrot, yang menyebut kesepakatan ini sebagai “tonggak bersejarah” dalam integrasi lintas batas.
Berdasarkan perjanjian yang mulai berlaku 1 Agustus 2026 ini, warga Brasil dapat tinggal di Guyana Prancis hingga 90 hari dalam periode 180 hari tanpa visa, menyamakan aturan dengan yang sudah dinikmati warga Uni Eropa di Brasil. Menurut Kementerian Luar Negeri Brasil, penghapusan visa ini akan mempermudah penyeberangan legal di jembatan Oyapock, mengurangi jalur ilegal yang digunakan penyelundup, serta meningkatkan pengumpulan data untuk kerja sama penegakan hukum. Pihak Prancis menekankan bahwa bebas visa akan membantu kedua negara menangani kejahatan lingkungan dan penambangan emas ilegal di Amazon.
Perubahan kebijakan ini membawa dampak ekonomi signifikan bagi Amapá. Otoritas lokal di Macapá memperkirakan perbatasan yang lebih lancar dapat meningkatkan kunjungan belanja akhir pekan, wisata medis, dan perdagangan kecil dengan komunitas tetangga Saint-Georges-de-l’Oyapock hingga 25%. Hotel dan operator tur di pesisir sudah mengumumkan paket promosi untuk pegawai negeri Prancis di Cayenne yang mencari liburan pantai terjangkau di sisi Brasil. Operator bus lintas batas berencana menambah dua frekuensi harian setelah permintaan penumpang meningkat.
Perusahaan dengan tenaga kerja mobile harus segera memperbarui kebijakan perjalanan mereka: karyawan tidak lagi perlu mengajukan permohonan ke konsulat Prancis, tetapi tetap harus membawa bukti akomodasi, asuransi kesehatan, dan tiket pulang. Perusahaan juga harus mengingatkan staf tentang batas tinggal ala Schengen—pelanggaran masa tinggal akan dikenai denda imigrasi Prancis.
Sementara itu, kontrol perbatasan Brasil berencana menguji coba koridor biometrik bersama dengan otoritas Prancis; pelancong sering dapat menyelesaikan formalitas dalam waktu kurang dari lima menit. Bagi perusahaan multinasional, perkembangan ini membuka peluang pelaksanaan proyek yang lebih lancar di sektor energi, pertambangan, dan telekomunikasi lintas batas, yang sangat bergantung pada teknisi yang bolak-balik antara Macapá, Oiapoque, dan Cayenne. Departemen SDM sebaiknya meninjau ulang proyeksi biaya penugasan, karena penghapusan biaya visa dan ongkos kurir bisa menghemat ratusan reais setiap perjalanan.
Berdasarkan perjanjian yang mulai berlaku 1 Agustus 2026 ini, warga Brasil dapat tinggal di Guyana Prancis hingga 90 hari dalam periode 180 hari tanpa visa, menyamakan aturan dengan yang sudah dinikmati warga Uni Eropa di Brasil. Menurut Kementerian Luar Negeri Brasil, penghapusan visa ini akan mempermudah penyeberangan legal di jembatan Oyapock, mengurangi jalur ilegal yang digunakan penyelundup, serta meningkatkan pengumpulan data untuk kerja sama penegakan hukum. Pihak Prancis menekankan bahwa bebas visa akan membantu kedua negara menangani kejahatan lingkungan dan penambangan emas ilegal di Amazon.
Perubahan kebijakan ini membawa dampak ekonomi signifikan bagi Amapá. Otoritas lokal di Macapá memperkirakan perbatasan yang lebih lancar dapat meningkatkan kunjungan belanja akhir pekan, wisata medis, dan perdagangan kecil dengan komunitas tetangga Saint-Georges-de-l’Oyapock hingga 25%. Hotel dan operator tur di pesisir sudah mengumumkan paket promosi untuk pegawai negeri Prancis di Cayenne yang mencari liburan pantai terjangkau di sisi Brasil. Operator bus lintas batas berencana menambah dua frekuensi harian setelah permintaan penumpang meningkat.
Perusahaan dengan tenaga kerja mobile harus segera memperbarui kebijakan perjalanan mereka: karyawan tidak lagi perlu mengajukan permohonan ke konsulat Prancis, tetapi tetap harus membawa bukti akomodasi, asuransi kesehatan, dan tiket pulang. Perusahaan juga harus mengingatkan staf tentang batas tinggal ala Schengen—pelanggaran masa tinggal akan dikenai denda imigrasi Prancis.
Sementara itu, kontrol perbatasan Brasil berencana menguji coba koridor biometrik bersama dengan otoritas Prancis; pelancong sering dapat menyelesaikan formalitas dalam waktu kurang dari lima menit. Bagi perusahaan multinasional, perkembangan ini membuka peluang pelaksanaan proyek yang lebih lancar di sektor energi, pertambangan, dan telekomunikasi lintas batas, yang sangat bergantung pada teknisi yang bolak-balik antara Macapá, Oiapoque, dan Cayenne. Departemen SDM sebaiknya meninjau ulang proyeksi biaya penugasan, karena penghapusan biaya visa dan ongkos kurir bisa menghemat ratusan reais setiap perjalanan.
Sumber: Diário do Comércio