Dalam wawancara radio yang blak-blakan, Presiden regional Ceuta, Juan Jesús Vivas, mengalihkan tanggung jawab atas lonjakan sekitar 80.000 migran yang tiba pada akhir Juli ke wilayah tersebut, dengan mengatakan bahwa delegasi pemerintah pusat di kota itu telah “memberi peringatan kepada atasannya,” namun Kementerian Dalam Negeri dan La Moncloa gagal bertindak. Pernyataan ini disampaikan di Onda Cero dan dilaporkan oleh blog langsung 20 Minutos, di tengah ketegangan yang masih tinggi di satu-satunya perbatasan darat Spanyol dengan Afrika. Vivas menegaskan bahwa kewajiban konstitusional untuk melindungi integritas wilayah Spanyol sepenuhnya berada di tangan otoritas nasional, dan pejabat lokal tidak memiliki sumber daya untuk menghadapi arus migran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyerukan perjanjian bilateral mendesak dengan Maroko—didukung oleh dana Uni Eropa—untuk mempercepat pemulangan anak-anak yang tidak didampingi dan membentuk mekanisme permanen guna mencegah penyeberangan massal di masa depan. Permainan saling menyalahkan ini menyoroti kompleksitas pengelolaan perbatasan unik Ceuta, di mana aturan kawasan Schengen berpadu dengan hukum Spanyol, Maroko, dan Uni Eropa. Bulan lalu, Madrid mengerahkan 400 petugas Guardia Civil tambahan dan memasang kawat berduri sementara, namun sejauh ini menolak permintaan Vivas untuk dukungan militer. Menurut Kementerian Kebijakan Wilayah, pemulangan sukarela meningkat menjadi 150-200 orang per hari setelah pemeriksaan biometrik dan prosedur triase diperketat. Bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di zona ekonomi khusus Ceuta, ketidakpastian yang berlanjut memengaruhi arus tenaga kerja lintas batas dan keandalan rantai pasokan. Antrian truk di perbatasan Tarajal sering kali memakan waktu lebih dari tiga jam saat pemeriksaan diperketat, mengganggu model pengiriman tepat waktu bagi eksportir otomotif dan tekstil. Para pengusaha juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat dalam perpanjangan izin kerja bagi staf komuter asal Maroko. Para analis kebijakan memperkirakan isu ini akan mendominasi debat Senat Spanyol mendatang mengenai anggaran migrasi 2027, dengan partai-partai regional mendesak adanya pos anggaran khusus untuk “perbatasan Afrika Utara.” Jika pembicaraan dengan Rabat gagal, Kementerian Dalam Negeri bisa meminta perpanjangan kontrol perbatasan Schengen sementara, yang akan berdampak langsung pada visa bisnis dan arus wisatawan antara Andalusia dan Maroko.
Sumber: 20 Minutos
