
Partai sayap kanan Belgia, Vlaams Belang, pada 28 Januari 2026 kembali menyerukan pembentukan satuan polisi khusus untuk melacak dan mendeportasi migran tanpa dokumen, dengan membandingkannya dengan ICE di Amerika Serikat. Dalam program radio publik *De Ochtend*, anggota parlemen Francesca Van Belleghem berpendapat bahwa setiap zona kepolisian lokal harus memiliki setidaknya satu petugas yang ahli dalam “migrasi ilegal”, dengan unit penuh ditempatkan di titik panas seperti Antwerp dan Brussels.
Usulan ini, yang diperkirakan akan diajukan di parlemen dalam beberapa minggu ke depan, akan menandai perubahan besar dari model penegakan hukum campuran federal-lokal saat ini di Belgia dan bisa memicu lebih banyak razia tempat kerja serta pemeriksaan dokumen. Asosiasi bisnis khawatir peningkatan penegakan hukum ini bisa berdampak pada perusahaan yang patuh, meningkatkan inspeksi administratif dan risiko reputasi.
Sementara partai penguasa menolak gagasan ini sebagai manuver politik menjelang pemilu, para analis mencatat bahwa isu migrasi akan menjadi tema utama dalam pemilihan federal Juni 2026. Jika Vlaams Belang memperoleh pengaruh dalam pembicaraan koalisi, kewajiban kepatuhan yang lebih ketat—seperti audit status tenaga kerja wajib—bisa diberlakukan. Oleh karena itu, manajer mobilitas global disarankan untuk memastikan berkas SDM, pemberitahuan pekerja yang diposting, dan deklarasi jaminan sosial sudah lengkap dan teratur.
Perdebatan ini juga mencerminkan polarisasi wacana imigrasi di Belgia. Pengusaha yang bergantung pada tenaga kerja dari negara ketiga sebaiknya aktif berkomunikasi dengan kelompok industri untuk mengemukakan nilai ekonomi migrasi terkelola dan menghindari perubahan kebijakan yang dapat menghambat proses rekrutmen.
Usulan ini, yang diperkirakan akan diajukan di parlemen dalam beberapa minggu ke depan, akan menandai perubahan besar dari model penegakan hukum campuran federal-lokal saat ini di Belgia dan bisa memicu lebih banyak razia tempat kerja serta pemeriksaan dokumen. Asosiasi bisnis khawatir peningkatan penegakan hukum ini bisa berdampak pada perusahaan yang patuh, meningkatkan inspeksi administratif dan risiko reputasi.
Sementara partai penguasa menolak gagasan ini sebagai manuver politik menjelang pemilu, para analis mencatat bahwa isu migrasi akan menjadi tema utama dalam pemilihan federal Juni 2026. Jika Vlaams Belang memperoleh pengaruh dalam pembicaraan koalisi, kewajiban kepatuhan yang lebih ketat—seperti audit status tenaga kerja wajib—bisa diberlakukan. Oleh karena itu, manajer mobilitas global disarankan untuk memastikan berkas SDM, pemberitahuan pekerja yang diposting, dan deklarasi jaminan sosial sudah lengkap dan teratur.
Perdebatan ini juga mencerminkan polarisasi wacana imigrasi di Belgia. Pengusaha yang bergantung pada tenaga kerja dari negara ketiga sebaiknya aktif berkomunikasi dengan kelompok industri untuk mengemukakan nilai ekonomi migrasi terkelola dan menghindari perubahan kebijakan yang dapat menghambat proses rekrutmen.
Sumber: The Brussels Times