Prancis Tunda Pemeriksaan Biometrik di Penyeberangan Selat Beberapa Hari Sebelum Peluncuran EES
UE pastikan beralih ke visa Schengen digital sepenuhnya; Prancis soroti keberhasilan uji coba Olimpiade
Sistem Masuk/Keluar UE Masuki Tahap Akhir—Namun Bandara dan Feri Prancis Minta Periode Tenggang
Berita Terbaru
Kabinet Prancis Percepat Pengesahan Peraturan untuk Menyesuaikan Hukum Nasional dengan Pakta Migrasi & Suaka Uni Eropa
Dewan Menteri telah menyetujui RUU yang memungkinkan Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengadopsi Pakta Migrasi & Suaka Uni Eropa 2024 ke dalam hukum Prancis. Tiga peraturan bertahap akan memastikan Prancis metropolitan dan wilayah luar negerinya mematuhi aturan sebelum pakta tersebut berlaku pada 12 Juni 2026, membuka jalan bagi aturan baru pemeriksaan perbatasan dan prosedur pembaruan izin tinggal.
Prancis Tunda Pendaftaran Biometrik EES di Penyeberangan Selat, Mengutip Gangguan Perangkat Lunak
Prancis menunda peluncuran sistem biometrik EU Entry/Exit di penyeberangan Selat yang semula dijadwalkan pada 10 April 2026 karena masalah perangkat lunak dan infrastruktur. Cap paspor manual akan tetap digunakan, sehingga tanggung jawab memantau aturan 90/180 hari tetap berada pada pengusaha. Penundaan singkat ini berpotensi berlanjut hingga musim puncak musim panas jika perbaikan tidak segera dilakukan.
Pemogokan Pengatur Lalu Lintas Udara Hentikan 40% Penerbangan di Bandara Paris
Menjelang mogok pengendalian lalu lintas udara selama 48 jam, regulator Prancis menginstruksikan maskapai untuk mengurangi penerbangan di wilayah Paris hingga 40%. Perusahaan multinasional menghadapi gangguan perjalanan besar dan disarankan untuk memprioritaskan perjalanan mendesak, mengalihkan rute staf, serta mendokumentasikan keterlambatan untuk keperluan asuransi dan janji imigrasi.
Senat Prancis Hidupkan Kembali Larangan Kontroversial Pernikahan bagi Imigran Tanpa Dokumen
Senat Prancis Kembali Setujui RUU Larang Orang Asing Tanpa Dokumen Menikah di Prancis, Kembali ke Majelis Nasional Senat Prancis kembali mengesahkan RUU yang melarang orang asing tanpa dokumen menikah di Prancis, mengirimkan teks kontroversial ini kembali ke Majelis Nasional. Para kritikus mengkhawatirkan pelanggaran hak sipil, sementara penasihat mobilitas memperingatkan aturan ini bisa berdampak pada pekerja legal yang sementara mengalami status tidak teratur saat memperbarui izin tinggal.