Kepala Oposisi Retailleau Mendesak Pemanfaatan Visa sebagai Tekanan terhadap Aljazair atas Penundaan Deportasi

Dalam wawancara luas yang diterbitkan pada pukul 19:45 Sabtu, 2 Mei, pemimpin Les Républicains, Bruno Retailleau, menuduh Presiden Emmanuel Macron sebagai “tawanan pemerasan kenangan sejarah Aljazair” dan menyerukan kebijakan timbal balik yang lebih ketat terkait migrasi. Retailleau menyatakan bahwa Aljazair secara rutin menolak menerima kembali warga negaranya yang dikenai perintah pengusiran dari Prancis (OQTF) dan berpendapat bahwa Paris harus merespons dengan membatasi visa kunjungan singkat bagi warga Aljazair sampai kerja sama membaik. Pernyataan ini menghidupkan kembali perdebatan yang muncul pada 2021 ketika Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin memangkas penerbitan visa ke Aljazair, Maroko, dan Tunisia sebesar 50% untuk menekan peningkatan penerbitan izin konsuler. Pembatasan tersebut dicabut pada akhir 2022 setelah kemajuan sebagian, namun data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan hanya 1.400 warga Aljazair yang benar-benar dipulangkan pada 2025 dari 8.000 OQTF yang belum diselesaikan. Bagi para pengusaha, kemungkinan pembatasan visa kembali menimbulkan kekhawatiran yang sudah pernah dialami. Saat pembatasan 2021, tingkat penolakan visa bisnis untuk warga Aljazair melonjak dari 23% menjadi 45%, memaksa perusahaan dalam rantai pasok aerospace dan energi Prancis-Aljazair mengalihkan staf melalui visa Schengen Spanyol atau Italia. Pembatasan ulang bisa mempersulit rotasi proyek musim panas tepat saat sektor ini bersiap menghadapi permintaan pasca-pandemi yang tinggi. Secara diplomatik, Élysée kemungkinan tidak akan bertindak sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Aljazair pada Juni, yang agenda utamanya meliputi kerja sama pertahanan dan program mobilitas pemuda. Namun, retorika oposisi dapat memperkeras opini publik: survei Ifop terbaru menunjukkan 61% pemilih Prancis mendukung pengaitan visa dengan kerja sama deportasi. Manajer mobilitas yang mengelola talenta dari Aljazair sebaiknya memantau surat edaran prefektur dan menyiapkan opsi cadangan—termasuk kontrak perekrutan lokal atau onboarding jarak jauh—jika slot janji konsuler kembali terbatas.