
Kedutaan Besar Siprus di Moskow mengumumkan pada 11 Juni malam bahwa mereka menghentikan kontrak dengan penyedia eksternal BLS International dan mulai 13 Juni tidak akan lagi menerima visa nasional tipe Schengen di pusat-pusat pihak ketiga di seluruh Rusia. Mulai 15 Juni, pelamar harus mengajukan permohonan secara langsung di bagian konsuler kedutaan atau di salah satu dari tiga konsulat yang tersisa (St. Petersburg, Yekaterinburg, Krasnodar). Pejabat menyebutkan bahwa kontrak outsourcing telah berakhir, namun tender baru akan diluncurkan “dalam waktu dekat.” Pelamar yang sudah mengajukan berkas masih bisa mengambil paspor di pusat awal mereka. Langkah ini mengikuti pengetatan kebijakan visa Siprus terhadap warga Rusia sejak 2024, termasuk kewajiban biometrik dan sikap ketat Uni Eropa terhadap visa multi-masuk bagi warga Rusia. Dampak terhadap mobilitas bisnis ada dua. Pertama, waktu tunggu janji diperkirakan akan lebih lama karena konsulat tidak memiliki jaringan luas seperti BLS. Kedua, tim HR perusahaan harus menganggarkan biaya perjalanan lebih tinggi karena karyawan di luar empat kota tersebut harus hadir langsung. Perusahaan dengan proyek berjalan di Siprus disarankan meninjau ulang jadwal mulai kerja staf Rusia dan mempertimbangkan sumber tenaga kerja alternatif atau pengaturan kerja jarak jauh jika terjadi penundaan. Siprus tetap berada di luar Wilayah Schengen, sehingga visa nasionalnya masih memungkinkan masuk langsung meski negara EU lain menolak visa Schengen untuk warga Rusia. Kedutaan berharap layanan outsourcing dapat dipulihkan sebelum musim konferensi September, namun belum ada jadwal pasti.
Sumber: Caliber.az
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk Siprus.Lebih Banyak Dari Siprus
Lihat semua
Siprus peringatkan Uni Eropa butuh ‘setidaknya satu tahun’ untuk menjalankan kesepakatan migrasi secara penuh
Komisaris Uni Eropa di Nicosia berjanji jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk ‘pusat pemulangan’ baru di luar blok tersebut