Dalam sebuah dokumen singkat yang diajukan pada 16 September, jaksa utama Ceuta mendukung penyelidikan lebih luas terkait apakah delegasi pemerintah pusat di wilayah tersebut gagal mengaktifkan rencana darurat saat pelanggaran perbatasan pada 30–31 Juli. Kasus ini kini telah dialihkan ke Audiencia Nacional di Madrid, yang akan memutuskan apakah akan menuntut secara administratif atau pidana. Penyelidikan berfokus pada alasan hanya 180 petugas yang bertugas saat sekitar 70.000 migran membanjiri pos perbatasan Tarajal. Catatan radio awal menunjukkan permintaan penguatan telah diajukan beberapa jam sebelum lonjakan, namun tidak ditindaklanjuti. Perwakilan serikat pekerja berpendapat bahwa kekurangan personel yang kronis dan peralatan pengendalian kerusuhan yang usang memperparah situasi. Temuan kelalaian dapat memperkuat tuntutan Spanyol untuk pendanaan berkelanjutan dari Uni Eropa dan menekan otoritas regional agar menempatkan lebih banyak personel Guardia Civil di perbatasan luar. Hal ini juga bisa memicu klaim kompensasi dari bisnis yang mengalami kerusakan properti atau penghentian operasional selama kekacauan dua hari tersebut. Perusahaan dengan fasilitas di Ceuta disarankan memantau jadwal pengadilan: pengakuan tanggung jawab oleh negara dapat membuka jalan bagi prosedur restitusi yang lebih mudah berdasarkan Undang-Undang Spanyol No. 40/2015 tentang Rezim Hukum Sektor Publik.
Sumber: El País
