Bundestag Batasi Bantuan Hukum untuk Migran dan Serahkan Wewenang 'Negara Aman' ke Kementerian Dalam Negeri
Menteri UE Setujui Daftar Negara Aman untuk Suaka; Berlin Siap Luncurkan Program dengan Cepat
Berlin dan Athena sepakat menangguhkan pengembalian Dublin ke Yunani hingga pertengahan 2026
Berita Terbaru
Gangguan penerbangan melanda Jerman: Lebih dari 300 penundaan dan pembatalan mengacaukan pusat penerbangan Frankfurt dan Munich
Lebih dari 300 penerbangan mengalami keterlambatan dan lima penerbangan dibatalkan di Frankfurt dan Munich pada 9 Desember, menyebabkan gangguan luas di jaringan penerbangan Jerman. Gangguan ini menyoroti keterbatasan kapasitas di pintu gerbang utama perjalanan bisnis Eropa.
Bundestag mencabut hak pendampingan hukum otomatis bagi migran yang ditahan dan membolehkan Kementerian Dalam Negeri menetapkan ‘negara aman’ melalui keputusan resmi.
Larut malam tanggal 7 Desember, Bundestag mengesahkan undang-undang yang (1) menghapus hak otomatis mendapatkan pengacara yang didanai negara bagi migran yang ditahan dalam penahanan deportasi dan (2) memungkinkan Kementerian Dalam Negeri, tanpa persetujuan Bundesrat, untuk menetapkan negara-negara sebagai “aman” guna mempercepat proses pemulangan. Langkah ini diklaim untuk memperlancar proses deportasi, namun menimbulkan kekhawatiran terkait prosedur hukum dan akan memaksa pengusaha untuk segera mengatur pengacara swasta jika staf mereka ditahan.
Menteri UE Dukung Reformasi Suaka dan Daftar 'Negara Aman' Bersama; Berlin Siapkan Pelaksanaan Cepat
Menteri Dalam Negeri Uni Eropa sepakat pada 8 Desember untuk daftar bersama ‘negara asal yang aman’ dan aturan pengembalian yang lebih ketat, termasuk “pusat pengembalian” di luar negeri. Jerman, yang memimpin pertemuan tersebut, menyatakan akan menguji coba prosedur percepatan di Frankfurt dan Munich mulai Maret 2026, yang berarti perusahaan mungkin menghadapi pemeriksaan masuk yang lebih ketat untuk karyawan dari negara-negara baru dalam daftar seperti India dan Mesir.
Menteri Luar Negeri Jerman Mulai Kunjungan Pertama ke China, Tanda Pemeriksaan Lebih Ketat terhadap Ketergantungan Perdagangan dan Protokol Perjalanan Baru
Menteri Luar Negeri Johann Wadephul melakukan kunjungan ke China pada 8–11 Desember yang menggabungkan diplomasi perdagangan penting dengan tujuan mobilitas praktis: fasilitasi visa timbal balik, jalur khusus untuk pelancong terpercaya, dan aturan lisensi ekspor yang lebih jelas. Perusahaan disarankan untuk memantau pengumuman terkait visa elektronik multi-masuk dan bersiap menghadapi pengawasan kontrol ekspor Jerman yang lebih ketat setelah kunjungan ini.