Dalam pemberitahuan akhir Jumat (14 Juni 2026) yang mengubah Peraturan Pengelolaan Valuta Asing (Instrumen Non-Hutang), Kementerian Keuangan mengganti istilah “Non-Resident Indians (NRI) dan Overseas Citizens of India (OCI)” dengan kategori yang lebih luas yaitu "individu yang berdomisili di luar India". Perubahan bahasa ini secara diam-diam memperluas jalur investasi portofolio Jadwal III India—yang sebelumnya khusus untuk diaspora—menjadi terbuka bagi setiap individu asing yang ingin memperdagangkan saham yang terdaftar di India dengan basis repatriasi.
Bagi para profesional India yang bertugas secara global, perubahan ini menghilangkan kendala administratif: ekspatriat yang melepaskan kewarganegaraan India namun tetap memiliki hubungan keuangan kini dapat berinvestasi langsung tanpa harus mendapatkan kembali status OCI terlebih dahulu. Sebaliknya, ekspatriat non-diaspora yang ditempatkan di perusahaan multinasional yang berkantor pusat di India dapat tetap memiliki eksposur ke pasar saham negara tuan rumah meski sudah meninggalkan penugasan, memudahkan perencanaan kekayaan jangka panjang.
![India membuka jalur investasi portofolio untuk semua individu yang tinggal di luar negeri, memperluas pilihan bagi NRI dan ekspatriat]()
Perlindungan tetap diberlakukan. Kepemilikan oleh satu investor dibatasi maksimal 10 persen dari modal disetor perusahaan, dan total investasi individu asing dibatasi 24 persen. Transaksi yang dapat memberikan kontrol kepada warga negara dari negara yang berbatasan darat dengan India masih memerlukan persetujuan pemerintah sebelumnya, menjaga filter keamanan nasional yang diperkenalkan pada 2020.
Petugas kepatuhan harus mencatat aturan divestasi dalam lima hari perdagangan: jika seorang individu asing melampaui batas 10 persen, saham yang melebihi harus dijual atau seluruh posisi akan diklasifikasikan ulang sebagai investasi langsung asing (FDI), yang memicu jalur persetujuan berbeda. Depositori harus diberitahu dalam tujuh hari, sesuai dengan norma anti pencucian uang di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.
Perluasan ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk menjadikan pasar modal India sebagai tujuan "FPI ritel"—meniru Program Investor Global Singapura dan gelombang investor ritel Kimchi Premium Korea Selatan. Bank swasta yang melayani NRI dengan kekayaan tinggi di Dubai dan Singapura sudah mulai memasarkan akun feeder yang menggabungkan demat, pajak, dan kepatuhan KYC untuk segmen yang kini memenuhi syarat.
Bagi para profesional India yang bertugas secara global, perubahan ini menghilangkan kendala administratif: ekspatriat yang melepaskan kewarganegaraan India namun tetap memiliki hubungan keuangan kini dapat berinvestasi langsung tanpa harus mendapatkan kembali status OCI terlebih dahulu. Sebaliknya, ekspatriat non-diaspora yang ditempatkan di perusahaan multinasional yang berkantor pusat di India dapat tetap memiliki eksposur ke pasar saham negara tuan rumah meski sudah meninggalkan penugasan, memudahkan perencanaan kekayaan jangka panjang.
Perlindungan tetap diberlakukan. Kepemilikan oleh satu investor dibatasi maksimal 10 persen dari modal disetor perusahaan, dan total investasi individu asing dibatasi 24 persen. Transaksi yang dapat memberikan kontrol kepada warga negara dari negara yang berbatasan darat dengan India masih memerlukan persetujuan pemerintah sebelumnya, menjaga filter keamanan nasional yang diperkenalkan pada 2020.
Petugas kepatuhan harus mencatat aturan divestasi dalam lima hari perdagangan: jika seorang individu asing melampaui batas 10 persen, saham yang melebihi harus dijual atau seluruh posisi akan diklasifikasikan ulang sebagai investasi langsung asing (FDI), yang memicu jalur persetujuan berbeda. Depositori harus diberitahu dalam tujuh hari, sesuai dengan norma anti pencucian uang di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.
Perluasan ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk menjadikan pasar modal India sebagai tujuan "FPI ritel"—meniru Program Investor Global Singapura dan gelombang investor ritel Kimchi Premium Korea Selatan. Bank swasta yang melayani NRI dengan kekayaan tinggi di Dubai dan Singapura sudah mulai memasarkan akun feeder yang menggabungkan demat, pajak, dan kepatuhan KYC untuk segmen yang kini memenuhi syarat.
Sumber: Moneycontrol
