Kementerian Dalam Negeri secara resmi menambahkan Bandara Internasional Bhogapuram, dekat Visakhapatnam di Andhra Pradesh, ke dalam daftar Pos Pemeriksaan Imigrasi yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang Imigrasi & Orang Asing. Notifikasi dalam Lembaran Negara tanggal 13 Juli—nomor seri 39 dalam Kategori I (Bandara)—menandakan bahwa meja imigrasi kini dapat dioperasikan dan sistem dapat diaktifkan tepat waktu untuk penerbangan terjadwal pertama bandara ini tahun depan. Bhogapuram sedang dibangun oleh GMR Airports di lahan seluas 2.200 acre dan dirancang untuk melayani 40 juta penumpang setiap tahun. Kenaikan statusnya menjadi pos pemeriksaan menghilangkan hambatan regulasi terakhir untuk mendapatkan hak lalu lintas bilateral dan slot maskapai asing, yang merupakan syarat bagi maskapai yang merencanakan jadwal musim dingin 2027. Kementerian Perhubungan Udara telah memberikan lisensi aerodrome pada 10 Juli lalu. Bagi perusahaan, hub baru ini menjanjikan waktu transfer darat yang lebih singkat ke koridor IT dan farmasi di Vizag dan Srikakulam, yang berpotensi mengurangi risiko tanggung jawab terkait perjalanan dari bandara kota Visakhapatnam yang saat ini memakan waktu tiga jam perjalanan. Tim mobilitas sebaiknya memantau pengumuman maskapai untuk musim IATA Winter 26/27 dan memasukkan Bhogapuram ke dalam peta risiko perjalanan setelah kantor bea cukai, karantina tanaman, dan Imigrasi beroperasi. Otoritas setempat memperkirakan bandara ini akan mendukung pengembangan aero-city dengan enam hotel, dan kontrak sewa untuk gudang berikat sudah dalam tahap negosiasi—berita baik bagi perusahaan relokasi yang menangani barang rumah tangga tanpa pendamping. Jalur transportasi darat, termasuk jalan tol delapan lajur menuju NH-16, dijadwalkan selesai pada Maret 2027. Sementara itu, pelancong bisnis harus mencatat bahwa hingga terminal resmi dibuka, semua proses imigrasi untuk wilayah ini tetap dilakukan di Bandara Visakhapatnam. Perusahaan yang mempertimbangkan operasi charter harus mengajukan izin pendaratan sementara melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan mendapatkan dispensasi imigrasi terpisah.
Sumber: The Daily Guardian
