Siprus sedang mempercepat upayanya untuk menjadi anggota penuh zona bebas bergerak Schengen pada awal 2028—jauh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Laporan dari Kathimerini Siprus mengungkapkan bahwa pemerintahan Christodoulides ingin Dewan Uni Eropa memberikan lampu hijau politik pada September ini, dengan target agar pulau tersebut menghapus kontrol perbatasan internal dalam 18 bulan ke depan. Secara teknis, Siprus telah memenuhi lebih dari 120 rekomendasi terkait perlindungan data, penerbitan visa, keamanan perbatasan udara, dan pengoperasian sistem TI besar Uni Eropa (SIS, VIS, dan EURODAC). Tantangan utama kini bersifat politik: meyakinkan 26 anggota Schengen saat ini bahwa “kondisi khusus” pulau ini—Garis Hijau yang diawasi PBB, Basis Kedaulatan Inggris, dan pendudukan Turki di utara—tidak akan menjadi celah bagi migrasi ilegal. Pejabat di Nicosia menegaskan bahwa bergabung dengan Schengen tidak akan menyebabkan kontrol ketat di perbatasan antara wilayah yang dikuasai pemerintah di selatan dan wilayah pendudukan Turki di utara. Sebaliknya, Siprus akan mengandalkan pemeriksaan sesuai Regulasi Garis Hijau yang ada, teknologi pengawasan yang ditingkatkan, dan berbagi informasi dengan Frontex. Para diplomat menunjuk pada aksesi Kroasia baru-baru ini sebagai bukti bahwa pulau-pulau UE yang tidak berdekatan dapat mengatasi keraguan keamanan, meskipun preseden menunjukkan Siprus mungkin menghadapi pengawasan ekstra dari Austria, Belanda, dan Jerman, yang biasanya bersikap tegas terhadap migrasi. Bagi warga dan penduduk Siprus, manfaatnya besar: perjalanan bebas visa ke 27 negara UE/EEA tanpa antrean paspor di bandara, pengakuan izin tinggal Siprus di seluruh blok, dan potensi pertumbuhan pariwisata. Maskapai dan operator tur sudah melobi untuk penambahan slot di Larnaca dan Paphos, memprediksi pertumbuhan penumpang dua digit setelah formalitas perbatasan hilang. Namun, bisnis harus bersiap menghadapi perubahan prosedur. Setelah bergabung dengan Schengen, Siprus akan mengeluarkan visa Schengen C yang seragam menggantikan visa nasional C, dan pemberi kerja harus mengurus visa kategori D untuk karyawan baru dari luar negeri. Perusahaan dengan pekerja dari negara ketiga yang memiliki kontrak lokal harus memastikan izin staf mereka otomatis menjadi ‘kompatibel Schengen’ sebelum merencanakan perjalanan bisnis ke Eropa lainnya.
Sumber: KNEWS / Kathimerini Cyprus
