Dewan Perwakilan Menolak Perlindungan Tambahan bagi Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Terdaftar

Pada 24 September 2026, Dewan Negara Swiss (Ständerat) memilih 28–12 (3 abstain) untuk menolak usulan dari Dewan Nasional yang melarang polisi dan jaksa melaporkan migran gelap yang melapor untuk mengungkap kejahatan seksual. Usulan yang diajukan oleh anggota parlemen Sosialis Jessica Jaccoud ini berargumen bahwa ketakutan akan deportasi membuat korban enggan mencari keadilan dan memberi kesempatan pelaku bertindak tanpa hukuman. Mayoritas komite urusan hukum menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan tempat yang tepat untuk menangani masalah ini, dan pengecualian dari prosedur deportasi sebaiknya diatur dalam hukum migrasi. Upaya memperluas perlindungan kepada *semua* korban kejahatan tanpa dokumen – bukan hanya perempuan – juga ditolak. Menteri Kehakiman Beat Jans menyatakan dukungan pemerintah terhadap gagasan ini, mengingat kewajiban Swiss dalam Konvensi Istanbul, namun tidak mendapat cukup suara di dewan. LSM seperti Solidarité sans Frontières menyebut keputusan ini meninggalkan zona abu-abu hukum: kepolisian kantonal memiliki kebijakan yang berbeda-beda, terutama di wilayah perbatasan seperti Jenewa dan Basel. Bagi pengusaha, putusan ini mempertahankan status quo. Perusahaan yang menemukan keberadaan migran gelap saat investigasi internal masih harus menyeimbangkan kewajiban kepatuhan dengan risiko menghalangi proses hukum. Penasihat hukum menyarankan penggunaan saluran pelaporan anonim dan merujuk korban ke LSM khusus yang dapat membantu mengurus izin tinggal sementara secara kasus per kasus. Para pengamat memperkirakan isu ini akan muncul kembali saat Parlemen membahas revisi Undang-Undang Orang Asing dan Integrasi (FNIA) pada awal 2027.