Partai Sosial Demokrat Austria (SPÖ) memanfaatkan edisi siang program ‘Zeit im Bild’ di ORF pada 23 Februari untuk meluncurkan kampanye komunikasi selama setahun tentang migrasi. Ketua partai Andreas Scherbaum menyatakan kampanye bertajuk “Peluang, Bukan Ketakutan” ini bertujuan untuk “mengubah nada” dalam debat suaka yang kini menjadi salah satu yang paling memecah belah di Eropa. Proposal utama meliputi visa ‘Red-White-Red Plus’ jalur cepat bagi lulusan universitas Austria, penggandaan kredit pelajaran bahasa Jerman untuk pendatang baru, serta potongan pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan magang berlatar belakang pengungsi dengan kontrak permanen. SPÖ juga berjanji mendukung upaya Menteri Dalam Negeri Gerhard Karner untuk mendigitalisasi perpanjangan izin tinggal, namun mengkritik apa yang disebutnya sebagai “pembekuan reunifikasi keluarga simbolis” oleh pemerintah, yang menurut mereka menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat migran berkeahlian tinggi. Analis politik mencatat bahwa isu migrasi akan menjadi penentu dalam pemilihan kota Wina Oktober mendatang, di mana satu dari tiga pemilih memiliki akar non-Austria. Survei Gallup terbaru menunjukkan 52 persen warga Wina mendukung peningkatan imigrasi tenaga kerja dengan syarat kemampuan bahasa Jerman, sementara hanya 28 persen yang mendukung aturan suaka yang lebih ketat. SPÖ berharap dapat merebut kembali pemilih moderat dari Partai Hijau sekaligus membatasi perolehan suara sayap kanan FPÖ yang menuntut kuota “remigrasi”. Perusahaan di klaster ilmu hayat Wina yang sedang berkembang menyambut baik ide-ide ini. Boehringer Ingelheim Austria menyatakan jalur Red-White-Red Plus yang diperluas bisa memangkas waktu penerimaan bio-informatika dari India dan Ukraina hingga setengahnya. Namun, serikat pekerja GPA memperingatkan bahwa subsidi tidak boleh menciptakan “skala upah kelas dua.” Partai penguasa ÖVP menanggapi bahwa banyak konsep SPÖ sudah tercakup dalam kesepakatan koalisi dan ujian sebenarnya adalah apakah partai tersebut akan mendukung amandemen Undang-Undang Penetapan dan Izin Tinggal yang akan dibahas di Parlemen pada Maret mendatang.
Sumber: ORF ZIB 13:00
