
Pada 11 Juni 2026, Eduskunta (Parlemen Finlandia) mengesahkan undang-undang penting dengan suara 153 berbanding 21 yang mewajibkan semua pelamar kewarganegaraan di masa depan untuk lulus tes pengetahuan standar dalam bahasa Finlandia atau Swedia. Ujian yang dijadwalkan mulai Januari 2027 ini akan mencakup Konstitusi, hak-hak dasar, kesetaraan gender, sejarah Finlandia, budaya, dan kewajiban sipil sehari-hari. Pemerintah sayap kanan tengah yang dipimpin Perdana Menteri Petteri Orpo berargumen bahwa langkah ini akan mendorong integrasi dan kohesi sosial.
Aturan ini melengkapi ketentuan izin tinggal permanen yang diperketat sejak Januari, yang memperpanjang masa kualifikasi dari empat menjadi enam tahun serta menambahkan persyaratan bahasa tingkat B1. Menteri Dalam Negeri Mari Rantanen mengatakan kepada Yle bahwa pemerintah menginginkan “jalur yang lebih jelas dari kedatangan hingga keanggotaan penuh dalam masyarakat, dengan tonggak konkret”.
Namun, para kritikus, termasuk Dewan Pengungsi Finlandia dan beberapa perusahaan teknologi yang bergantung pada tenaga ahli asing, khawatir beban tambahan ini bisa menghalangi talenta. Mereka menyoroti bahwa Finlandia sudah menetapkan ambang bahasa tertinggi di kawasan Nordik (YKI Level 3) untuk kewarganegaraan dan waktu proses rata-rata mencapai 16 bulan. Tes baru ini berpotensi membebani sumber daya lebih jauh kecuali Migri mendapat tambahan dana.
Dari sudut pandang mobilitas korporat, perusahaan sponsor harus menganggarkan waktu persiapan tambahan dan kemungkinan biaya sekolah bahasa jika ingin menugaskan staf kunci dalam penugasan jangka panjang di Finlandia. Tim HR juga perlu mengingatkan karyawan bahwa lulus tes ini tidak menggantikan ujian bahasa yang sudah ada—ini adalah tantangan tambahan, bukan pengganti.
Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan contoh soal pada musim gugur ini dan membuka tender publik untuk platform ujian elektronik. Pejabat terkait memberi sinyal bahwa pengawasan jarak jauh akan diperbolehkan, yang menjadi keuntungan bagi warga Finlandia di luar negeri dan ekspatriat yang sedang bertugas di negara lain di Uni Eropa.
Aturan ini melengkapi ketentuan izin tinggal permanen yang diperketat sejak Januari, yang memperpanjang masa kualifikasi dari empat menjadi enam tahun serta menambahkan persyaratan bahasa tingkat B1. Menteri Dalam Negeri Mari Rantanen mengatakan kepada Yle bahwa pemerintah menginginkan “jalur yang lebih jelas dari kedatangan hingga keanggotaan penuh dalam masyarakat, dengan tonggak konkret”.
Namun, para kritikus, termasuk Dewan Pengungsi Finlandia dan beberapa perusahaan teknologi yang bergantung pada tenaga ahli asing, khawatir beban tambahan ini bisa menghalangi talenta. Mereka menyoroti bahwa Finlandia sudah menetapkan ambang bahasa tertinggi di kawasan Nordik (YKI Level 3) untuk kewarganegaraan dan waktu proses rata-rata mencapai 16 bulan. Tes baru ini berpotensi membebani sumber daya lebih jauh kecuali Migri mendapat tambahan dana.
Dari sudut pandang mobilitas korporat, perusahaan sponsor harus menganggarkan waktu persiapan tambahan dan kemungkinan biaya sekolah bahasa jika ingin menugaskan staf kunci dalam penugasan jangka panjang di Finlandia. Tim HR juga perlu mengingatkan karyawan bahwa lulus tes ini tidak menggantikan ujian bahasa yang sudah ada—ini adalah tantangan tambahan, bukan pengganti.
Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan contoh soal pada musim gugur ini dan membuka tender publik untuk platform ujian elektronik. Pejabat terkait memberi sinyal bahwa pengawasan jarak jauh akan diperbolehkan, yang menjadi keuntungan bagi warga Finlandia di luar negeri dan ekspatriat yang sedang bertugas di negara lain di Uni Eropa.
Sumber: Yle News
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk Finlandia.Lebih Banyak Dari Finlandia
Lihat semua
Paket Migrasi Uni Eropa Mulai Berlaku: Finlandia Perbarui Prosedur Suaka dan Pemulangan
Migri keluarkan panduan rinci seiring diberlakukannya aturan lebih ketat soal suaka, pemulangan, dan penerimaan