Pemerintahan Trump memperketat pengawasan terhadap jumlah remaja tanpa pendamping yang menyeberangi perbatasan AS-Meksiko dalam dekade terakhir. Surat-menyurat internal yang diperoleh Washington Post menunjukkan penyelidik dari Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), kantor inspektur jenderal Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), serta Departemen Kehakiman menyebar ke tempat penampungan nirlaba untuk mengumpulkan berkas kasus dan mewawancarai staf. Pejabat mengatakan mereka telah mengidentifikasi lebih dari 15.000 “super-sponsor” — orang dewasa yang mengambil tanggung jawab atas tiga atau lebih anak yang tidak berhubungan — dan sedang meninjau kasus-kasus tersebut untuk kemungkinan tuntutan pidana. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari janji pemerintahan untuk mendeportasi satu juta orang per tahun, dan menandai pertama kalinya jaksa federal mengindikasikan adanya penipuan luas dalam program pemerintah yang mempertemukan kembali anak migran dengan kerabat atau teman keluarga. Pelaksana Tugas Jaksa Agung Todd Blanche mengatakan kepada wartawan bahwa “tidak ada toleransi setengah-setengah” terkait keselamatan anak, sikap yang menurut kelompok hak imigran mencampuradukkan perlindungan kemanusiaan dengan penegakan hukum pidana. Analis hukum mencatat bahwa undang-undang federal mengharuskan pemerintah menempatkan remaja tanpa pendamping di lingkungan yang paling tidak membatasi secepat mungkin, biasanya dengan sponsor yang telah diverifikasi oleh HHS. Tindakan terhadap sponsor menimbulkan pertanyaan konstitusional yang rumit tentang integritas keluarga dan kriminalisasi retroaktif terhadap praktik yang sudah lama berlaku. Para pendukung juga memperingatkan bahwa penuntutan agresif bisa membuat kerabat enggan maju, sehingga anak-anak terjebak dalam penahanan yang berkepanjangan. Bagi manajer mobilitas global perusahaan, penyelidikan ini menegaskan betapa cepatnya prioritas penegakan imigrasi AS dapat berubah. Karyawan yang menjadi sponsor anak, bekerja di organisasi nirlaba terkait, atau melakukan perjalanan ke AS untuk proyek kemanusiaan bisa menghadapi pemeriksaan mendadak atau panggilan pengadilan. Perusahaan disarankan meninjau kebijakan pro-bono, memperbarui pelatihan staf tentang kerahasiaan imigrasi, dan memastikan perlindungan hak hukum bagi karyawan yang dihubungi penyidik federal. Pada akhirnya, hasil penyelidikan ini bisa menentukan apakah model sponsor yang sudah lama berjalan akan bertahan — atau pemerintah beralih ke fasilitas besar yang dikelola negara, yang akan semakin membebani jaringan penampungan yang sudah padat dan menimbulkan risiko reputasi baru bagi kontraktor dan donatur.
Sumber: The Washington Post
