Mahkamah Agung AS Mengeluarkan Tiga Putusan yang Secara Signifikan Memperluas Wewenang Imigrasi Presiden
Kepala DHS kepada migran Status Perlindungan Sementara: "Ubah status atau tinggalkan negara"
DHS mengeluarkan aturan final yang mewajibkan pendaftaran nasional dan pengambilan biometrik bagi jutaan migran tanpa dokumen
Berita Terbaru
Hakim federal memerintahkan USCIS untuk melanjutkan pemrosesan bagi warga dari 39 negara
Pengadilan federal membatalkan penangguhan massal USCIS terhadap aplikasi imigrasi dari warga 39 negara dan memerintahkan agensi untuk melanjutkan proses dalam dua minggu. Putusan ini langsung membuka kembali kasus green card dan izin kerja yang tertunda, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja asing yang terancam kehilangan statusnya.
Usulan Kongres Mengusulkan Larangan Kategori Imigrasi dari Somalia, Sudan, dan Sudan Selatan
Wakil Nancy Mace berencana mengajukan RUU yang melarang penerbitan visa bagi warga Somalia, Sudan, dan Sudan Selatan dengan alasan keamanan. Meskipun masih berupa rancangan, kebijakan ini akan melampaui larangan perjalanan sebelumnya dengan memblokir visa kerja, pelajar, dan keluarga. Perusahaan yang merekrut atau memutar staf dari Afrika Timur sebaiknya mulai menyiapkan rencana darurat.
Departemen Luar Negeri Naikkan Peringatan Oman ke Level 3 "Pertimbangkan Kembali Perjalanan" dalam Pembaruan Terbaru Advisory
Pada 27 Juni, Departemen Luar Negeri AS menaikkan status Oman ke Level 3 dengan peringatan "Pertimbangkan Kembali Perjalanan," menyusul risiko keamanan regional. Peningkatan ini, yang tercatat dalam data langsung pada 28 Juni, mengharuskan perusahaan AS menerapkan kontrol tanggung jawab yang lebih ketat, dan beberapa polis asuransi perjalanan mungkin tidak lagi memberikan perlindungan standar untuk perjalanan bisnis ke Kesultanan tersebut.
Putusan Mahkamah Agung soal Imigrasi Picu Peringatan Krisis Tenaga Ahli di AS
Laporan NPR/WLRN pada 27 Juni menggabungkan analisis ahli yang menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang mengizinkan pemerintahan Trump mengakhiri TPS dan memperluas sistem antrean suaka dapat mempercepat penyusutan tenaga kerja AS lebih cepat dari perkiraan. Para pengusaha kini menghadapi risiko hilangnya izin kerja bagi ratusan ribu karyawan serta kemacetan baru di perbatasan yang mengancam rantai pasokan.
Apa Makna Putusan Terbaru Mahkamah Agung tentang Imigrasi bagi Perusahaan, Komunitas, dan Calon Migran
Analisis The Washington Post menyoroti bagaimana lampu hijau Mahkamah Agung untuk mengakhiri TPS dan melanjutkan pembatasan suaka akan berdampak pada kepatuhan penggajian, jadwal konstruksi, dan logistik perbatasan. Para pemberi kerja harus bersiap menghadapi masa berlaku izin kerja yang segera berakhir dan kemungkinan perlambatan di pelabuhan masuk darat.
Trump diam-diam membuka program visa H-2A untuk peternakan susu sepanjang tahun, memecah koalisi Partai Republik
Panduan USCIS yang dirilis pada 27 Juni memperluas program pekerja tamu H-2A untuk mencakup peternakan susu, memberikan akses tenaga kerja asing untuk pertama kalinya. Kebijakan ini disambut baik oleh para produsen susu, namun memicu kemarahan kelompok anti-imigran dan serikat pekerja, serta berpotensi menghadapi tantangan hukum yang dapat mengganggu rantai pasokan.
Trump mengangkat Lance Schroyer sebagai kepala ICE pertama yang dikonfirmasi Senat dalam satu dekade terakhir
Penunjukan Lance Schroyer oleh Presiden Trump pada 27 Juni sebagai kepala ICE mengakhiri masa kepemimpinan sementara yang berlangsung bertahun-tahun dan berpotensi mempercepat langkah-langkah penegakan imigrasi yang lebih tegas di dalam negeri. Para pengusaha disarankan untuk memperketat kepatuhan terhadap formulir I-9 dan bersiap menghadapi sikap yang lebih tegas dari lembaga ini jika Senat menyetujui pengangkatannya.
Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Blanche v. Lau mengubah aturan main bagi pemegang kartu hijau yang ingin kembali ke AS
Dalam kasus Blanche v. Lau, Mahkamah Agung memutuskan bahwa petugas perbatasan dapat menempatkan pemegang kartu hijau yang kembali ke AS dalam status parole hanya berdasarkan kecurigaan inadmissibility, sehingga izin kerja mereka ditangguhkan hingga proses deportasi selesai. Para pemberi kerja disarankan untuk memeriksa status hukum pelancong LPR dan siap menghadapi gangguan mendadak terkait status kerja.