
Kabinet Thailand pada 20 Juli 2026 menyetujui kerangka imigrasi yang direvisi, mengubah status India dari daftar Visa-on-Arrival (VOA) menjadi kebijakan bebas visa selama 30 hari. Setelah kebijakan ini diumumkan dalam Lembaran Kerajaan—diperkirakan dalam dua minggu ke depan—pemegang paspor India dapat masuk ke Thailand tanpa membayar biaya VOA sebesar 2.000 THB atau antre lama di loket kedatangan, asalkan masa tinggal tidak lebih dari 30 hari. Kebijakan ini menggantikan kebijakan bebas visa 60 hari yang diterapkan selama pandemi dan sempat dihentikan sementara pada Mei lalu karena alasan keamanan.
Dalam model baru ‘satu negara, satu kategori masuk’, 59 kewarganegaraan (termasuk India) mendapat akses bebas visa selama 30 hari, 6 negara mendapat 15 hari, dan sisanya tetap menggunakan VOA. Otoritas Thailand menyatakan sistem ini mempermudah proses pemeriksaan, mendukung penilaian risiko digital sebelum keberangkatan melalui Thailand Digital Arrival Card (TDAC), serta mempercepat proses di bandara terutama saat musim liburan yang biasanya terjadi lonjakan kedatangan wisatawan India.
Bagi operator tur, maskapai, dan penyelenggara MICE dari India, penghematan biaya sekitar US$55 per wisatawan sangat berarti. Data TAT menunjukkan rata-rata rombongan wisatawan India berjumlah 3,1 orang dengan pengeluaran rata-rata 46.000 baht per orang; penghapusan biaya VOA berpotensi menambah sekitar US$40 juta ke perekonomian Thailand hanya pada kuartal keempat. Perusahaan yang mengadakan konferensi regional di Bangkok atau Phuket juga akan diuntungkan dengan proses surat undangan yang lebih sederhana.
Wisatawan tetap harus menunjukkan bukti tiket lanjutan dan mungkin diminta menunjukkan dana minimal 20.000 THB per orang—persyaratan yang ditegaskan kembali oleh imigrasi Thailand setelah muncul keluhan di media sosial terkait penolakan masuk. Manajer mobilitas disarankan memperbarui daftar cek perjalanan karyawan dengan menghapus penggantian biaya VOA dan memastikan pendaftaran TDAC selesai minimal 72 jam sebelum keberangkatan.
Warga India yang ingin tinggal lebih dari 30 hari, bekerja, atau mengajukan perubahan visa (misalnya SMART Visa untuk talenta teknologi) harus tetap mengajukan permohonan di konsulat Thailand sebelum berangkat. Kedutaan Besar Thailand di New Delhi diperkirakan akan mengeluarkan rincian pelaksanaan setelah pemberitahuan di Lembaran Kerajaan diterbitkan.
Dalam model baru ‘satu negara, satu kategori masuk’, 59 kewarganegaraan (termasuk India) mendapat akses bebas visa selama 30 hari, 6 negara mendapat 15 hari, dan sisanya tetap menggunakan VOA. Otoritas Thailand menyatakan sistem ini mempermudah proses pemeriksaan, mendukung penilaian risiko digital sebelum keberangkatan melalui Thailand Digital Arrival Card (TDAC), serta mempercepat proses di bandara terutama saat musim liburan yang biasanya terjadi lonjakan kedatangan wisatawan India.
Bagi operator tur, maskapai, dan penyelenggara MICE dari India, penghematan biaya sekitar US$55 per wisatawan sangat berarti. Data TAT menunjukkan rata-rata rombongan wisatawan India berjumlah 3,1 orang dengan pengeluaran rata-rata 46.000 baht per orang; penghapusan biaya VOA berpotensi menambah sekitar US$40 juta ke perekonomian Thailand hanya pada kuartal keempat. Perusahaan yang mengadakan konferensi regional di Bangkok atau Phuket juga akan diuntungkan dengan proses surat undangan yang lebih sederhana.
Wisatawan tetap harus menunjukkan bukti tiket lanjutan dan mungkin diminta menunjukkan dana minimal 20.000 THB per orang—persyaratan yang ditegaskan kembali oleh imigrasi Thailand setelah muncul keluhan di media sosial terkait penolakan masuk. Manajer mobilitas disarankan memperbarui daftar cek perjalanan karyawan dengan menghapus penggantian biaya VOA dan memastikan pendaftaran TDAC selesai minimal 72 jam sebelum keberangkatan.
Warga India yang ingin tinggal lebih dari 30 hari, bekerja, atau mengajukan perubahan visa (misalnya SMART Visa untuk talenta teknologi) harus tetap mengajukan permohonan di konsulat Thailand sebelum berangkat. Kedutaan Besar Thailand di New Delhi diperkirakan akan mengeluarkan rincian pelaksanaan setelah pemberitahuan di Lembaran Kerajaan diterbitkan.