
Presiden Siprus Nikos Christodoulides menggelar pertemuan resmi pertamanya dengan duta besar AS yang baru tiba, John Breslow, pada 15 September. Berdasarkan laporan yang dirilis setelah pertemuan, kedua pihak sepakat untuk mempercepat kerja teknis terkait tujuan lama Siprus untuk bergabung dengan Program Pembebasan Visa AS (Visa Waiver Program/VWP). Jika diterima, pemegang paspor Siprus dapat bepergian ke Amerika Serikat selama maksimal 90 hari tanpa harus mengajukan visa B-1/B-2, perubahan yang akan memangkas waktu proses secara signifikan bagi pelancong bisnis maupun wisatawan.
Kedua pemimpin juga meninjau kerja sama pertahanan, terutama perluasan pangkalan udara Andreas Papandreou di Paphos yang didanai AS, serta investasi energi oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika di Zona Ekonomi Eksklusif Siprus. Namun, kelompok bisnis langsung menyoroti pembahasan VWP, mencatat bahwa tingkat penolakan aplikasi visa Siprus turun di bawah batas maksimum 3 persen yang ditetapkan AS untuk pertama kalinya pada 2025—salah satu syarat utama kelayakan.
Tantangan yang masih harus diatasi meliputi penandatanganan perjanjian bilateral terkait pertukaran informasi tentang terorisme dan kejahatan serius (PCSC dan HSPD-6) serta peningkatan keamanan paspor Siprus menjadi e-paspor yang sepenuhnya sesuai standar ICAO 9303 dengan biometrik generasi terbaru. Kementerian Dalam Negeri menyatakan kepada media lokal bahwa sejak 2023 Siprus telah mengeluarkan lebih dari 410.000 e-paspor, dan tender untuk koneksi Public Key Directory dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS diperkirakan akan selesai sebelum akhir tahun.
Jika berhasil, Siprus akan menjadi negara ke-42 yang bergabung dengan VWP dan hanya menjadi anggota UE keempat yang belum masuk Schengen yang bergabung, setelah Kroasia pada 2021. Bagi perusahaan multinasional yang menempatkan staf regional di Nicosia atau Limassol, akses bebas visa ke AS akan menghilangkan beban administratif besar, terutama bagi profesional di bidang pelayaran, jasa keuangan, dan teknologi yang sering bepergian antara New York, Houston, dan Silicon Valley. Tim mobilitas sebaiknya mulai merancang proses internal untuk pengumpulan data ESTA dan edukasi karyawan mengenai batas tinggal 90 hari setelah jadwal lebih jelas.
Kedua pemimpin juga meninjau kerja sama pertahanan, terutama perluasan pangkalan udara Andreas Papandreou di Paphos yang didanai AS, serta investasi energi oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika di Zona Ekonomi Eksklusif Siprus. Namun, kelompok bisnis langsung menyoroti pembahasan VWP, mencatat bahwa tingkat penolakan aplikasi visa Siprus turun di bawah batas maksimum 3 persen yang ditetapkan AS untuk pertama kalinya pada 2025—salah satu syarat utama kelayakan.
Tantangan yang masih harus diatasi meliputi penandatanganan perjanjian bilateral terkait pertukaran informasi tentang terorisme dan kejahatan serius (PCSC dan HSPD-6) serta peningkatan keamanan paspor Siprus menjadi e-paspor yang sepenuhnya sesuai standar ICAO 9303 dengan biometrik generasi terbaru. Kementerian Dalam Negeri menyatakan kepada media lokal bahwa sejak 2023 Siprus telah mengeluarkan lebih dari 410.000 e-paspor, dan tender untuk koneksi Public Key Directory dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS diperkirakan akan selesai sebelum akhir tahun.
Jika berhasil, Siprus akan menjadi negara ke-42 yang bergabung dengan VWP dan hanya menjadi anggota UE keempat yang belum masuk Schengen yang bergabung, setelah Kroasia pada 2021. Bagi perusahaan multinasional yang menempatkan staf regional di Nicosia atau Limassol, akses bebas visa ke AS akan menghilangkan beban administratif besar, terutama bagi profesional di bidang pelayaran, jasa keuangan, dan teknologi yang sering bepergian antara New York, Houston, dan Silicon Valley. Tim mobilitas sebaiknya mulai merancang proses internal untuk pengumpulan data ESTA dan edukasi karyawan mengenai batas tinggal 90 hari setelah jadwal lebih jelas.
Sumber: Cyprus Mail