Lonjakan Gugatan Pemerintah Membuka Kembali Ribuan Kasus Imigrasi yang Telah Ditutup

Sebuah investigasi yang dipublikasikan pada 24 September oleh newsroom nirlaba iTempNews mengungkap bahwa pemerintahan Trump mengajukan lebih dari 56.400 permohonan dalam tahun fiskal lalu untuk membuka kembali kasus-kasus yang sebelumnya ditutup secara administratif oleh hakim imigrasi. Studi ini, berdasarkan data jadwal sidang yang diperoleh melalui FOIA, menunjukkan bahwa permohonan untuk “menjadwalkan ulang” naik 140 persen sejak 2024, membebani pengadilan yang sudah menumpuk. Kasus yang dibuka kembali sering melibatkan penduduk AS yang sudah lama tinggal dan mengira proses hukum mereka sudah berhenti. Pengacara yang diwawancarai menggambarkan klien mereka tiba-tiba menerima pemberitahuan sidang untuk Oktober atau November dengan waktu persiapan hanya tiga minggu. Banyak dari mereka sudah mulai pekerjaan baru, menikah dengan warga AS, atau mengajukan visa kerja, sehingga departemen kepatuhan perusahaan harus menghadapi situasi darurat. Kantor Eksekutif untuk Tinjauan Imigrasi (EOIR) membela praktik ini dengan menyatakan bahwa Jaksa Agung pada 2025 membatasi kewenangan hakim untuk menutup kasus tanpa persetujuan DHS. Namun, artikel ini menemukan bahwa hanya satu dari empat responden yang memiliki pendamping hukum, dan rata-rata durasi kasus yang tertunda kini melebihi empat tahun, naik dari 760 hari pada 2023. Bagi pemberi kerja, lonjakan ini meningkatkan risiko terkait I-9 dan E-Verify. Pekerja yang izin kerja EAD-nya untuk suaka habis masa berlakunya saat kasusnya dibuka kembali bisa kehilangan otorisasi kerja, memicu kewajiban verifikasi ulang. Manajer mobilitas sebaiknya melakukan audit daftar pekerja asing dan mengingatkan karyawan yang terdampak untuk memperbarui EAD mereka 180 hari sebelumnya.