
Kementerian Luar Negeri China telah memperpanjang kemudahan masuk tanpa visa selama 30 hari secara sepihak bagi pemegang paspor Swiss hingga 31 Desember 2026, sebelumnya akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Pengumuman ini disampaikan pada 4 November 2025 di Kantor Pariwisata Nasional China di Zürich dan mengonfirmasi perpanjangan untuk semua 46 negara peserta asli. Bagi Swiss, yang warganya melakukan sekitar 160.000 perjalanan ke China pada 2019, keputusan ini menghilangkan hambatan administratif besar bagi pelancong bisnis, penyelenggara MICE, dan agen wisata mewah yang berusaha membangun kembali volume perjalanan setelah penurunan selama pandemi.
Mulai 20 November 2025, para pelancong juga harus mengisi kartu kedatangan digital baru yang menggantikan formulir kertas yang masih digunakan di pelabuhan seperti Beijing-Daxing, Shanghai-Pudong, dan Guangzhou-Baiyun. Manajer perjalanan Swiss disarankan untuk mengingatkan klien agar mengunduh aplikasi imigrasi China terbaru sebelum keberangkatan agar proses check-in QR dapat dilakukan saat tiba, menghemat waktu 5-10 menit di loket imigrasi.
Perpanjangan ini menjaga keunggulan kompetitif penting bagi eksportir Swiss yang sering mengirim insinyur dan staf penjualan ke klaster manufaktur di Kawasan Teluk Besar dan Delta Sungai Yangtze. Perusahaan multinasional yang berkantor pusat di sekitar Zürich dan Basel menyatakan bahwa kebijakan bebas visa ini mengurangi waktu persiapan penugasan rata-rata hingga sepuluh hari, memangkas biaya kepatuhan langsung sebesar CHF 120 per perjalanan, dan mempermudah penanganan masalah mendadak saat teknisi harus diterbangkan.
Namun, perusahaan asuransi perjalanan mengingatkan bahwa masa tinggal tanpa visa dibatasi maksimal 30 hari per kunjungan dan tidak dapat diubah menjadi izin kerja di dalam negeri. Pelancong yang berniat tinggal lebih lama—misalnya untuk memasang peralatan modal—masih harus mengajukan visa kelas Z atau M sebelumnya. Oleh karena itu, departemen sumber daya manusia harus menyelaraskan surat penugasan dan tanggal penerbangan dengan ketat sesuai batas 30 hari agar terhindar dari denda overstay yang dapat membahayakan hak masuk karyawan di masa depan.
Pengumuman ini disampaikan pada 4 November 2025 di Kantor Pariwisata Nasional China di Zürich dan mengonfirmasi perpanjangan untuk semua 46 negara peserta asli. Bagi Swiss, yang warganya melakukan sekitar 160.000 perjalanan ke China pada 2019, keputusan ini menghilangkan hambatan administratif besar bagi pelancong bisnis, penyelenggara MICE, dan agen wisata mewah yang berusaha membangun kembali volume perjalanan setelah penurunan selama pandemi.
Mulai 20 November 2025, para pelancong juga harus mengisi kartu kedatangan digital baru yang menggantikan formulir kertas yang masih digunakan di pelabuhan seperti Beijing-Daxing, Shanghai-Pudong, dan Guangzhou-Baiyun. Manajer perjalanan Swiss disarankan untuk mengingatkan klien agar mengunduh aplikasi imigrasi China terbaru sebelum keberangkatan agar proses check-in QR dapat dilakukan saat tiba, menghemat waktu 5-10 menit di loket imigrasi.
Perpanjangan ini menjaga keunggulan kompetitif penting bagi eksportir Swiss yang sering mengirim insinyur dan staf penjualan ke klaster manufaktur di Kawasan Teluk Besar dan Delta Sungai Yangtze. Perusahaan multinasional yang berkantor pusat di sekitar Zürich dan Basel menyatakan bahwa kebijakan bebas visa ini mengurangi waktu persiapan penugasan rata-rata hingga sepuluh hari, memangkas biaya kepatuhan langsung sebesar CHF 120 per perjalanan, dan mempermudah penanganan masalah mendadak saat teknisi harus diterbangkan.
Namun, perusahaan asuransi perjalanan mengingatkan bahwa masa tinggal tanpa visa dibatasi maksimal 30 hari per kunjungan dan tidak dapat diubah menjadi izin kerja di dalam negeri. Pelancong yang berniat tinggal lebih lama—misalnya untuk memasang peralatan modal—masih harus mengajukan visa kelas Z atau M sebelumnya. Oleh karena itu, departemen sumber daya manusia harus menyelaraskan surat penugasan dan tanggal penerbangan dengan ketat sesuai batas 30 hari agar terhindar dari denda overstay yang dapat membahayakan hak masuk karyawan di masa depan.
Sumber: Travelnews / touristik-aktuell