
Kementerian Dalam Negeri Inggris menggunakan saluran media sosialnya pada 12 November untuk menerbitkan panduan langkah demi langkah baru bagi para migran yang masih menggunakan izin tinggal biometrik fisik (BRP) dan stiker vignette. Pengumuman ini, yang mendapat liputan di media Inggris dan internasional, mengingatkan setiap pemegang visa bahwa dokumen kertas dan plastik akan sepenuhnya digantikan oleh eVisa yang dapat diunduh sebelum akhir tahun 2025.
Panduan tersebut menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga—termasuk pasangan dan anak-anak—harus membuat akun UK Visas & Immigration (UKVI) individu menggunakan paspor dan salah satu dari tiga nomor referensi (permohonan visa, BRP saat ini, atau BRP yang sudah kedaluwarsa namun masih dalam masa tenggang 18 bulan). Setelah akun aktif, pemegang dapat melihat status imigrasi digital mereka di perangkat apa pun dan membagikannya dengan pemberi kerja, pemilik rumah, atau maskapai penerbangan melalui ‘kode berbagi’ online yang aman.
Pembaruan ini juga menjelaskan siapa yang tidak perlu melakukan tindakan: pemegang visa Standard Visitor jangka pendek, pelancong yang masuk melalui skema Electronic Travel Authorisation (ETA) baru, dan pemegang izin keluarga Skema Penyelesaian UE. Selain itu, dikonfirmasi bahwa eVisa yang diterbitkan mulai 3 November 2025 akan mencakup beberapa pengunjung enam bulan dalam tahap pilot, menandakan teknologi ini siap untuk penerapan lebih luas.
Bagi manajer mobilitas, pesannya jelas: mulai audit internal populasi ekspatriat sekarang. Karyawan yang BRP-nya berakhir pada 31 Desember 2024—tanggal kedaluwarsa utama yang ditetapkan saat BRP pasca-Brexit diterbitkan—harus dibimbing untuk membuat akun UKVI jauh sebelum perjalanan ke luar negeri agar tidak ditolak naik pesawat. Pemberi kerja harus memperbarui prosedur pemeriksaan hak kerja untuk menerima kode berbagi online sebagai pengganti kartu fisik, melatih staf HR dalam mengenali tangkapan layar palsu, dan memastikan kebijakan mobilitas global mengacu pada sistem status digital.
Migrasi ke eVisa mendukung visi jangka panjang Inggris untuk ‘perbatasan tanpa sentuhan’ dan sejalan dengan skema ETA serta gerbang biometrik elektronik yang sudah diterapkan. Setelah sepenuhnya berjalan, ekosistem digital ini diperkirakan akan menghemat lebih dari £200 juta per tahun bagi Kementerian Dalam Negeri sekaligus memberikan kepastian waktu nyata bagi bisnis terkait hak kerja karyawan.
Panduan tersebut menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga—termasuk pasangan dan anak-anak—harus membuat akun UK Visas & Immigration (UKVI) individu menggunakan paspor dan salah satu dari tiga nomor referensi (permohonan visa, BRP saat ini, atau BRP yang sudah kedaluwarsa namun masih dalam masa tenggang 18 bulan). Setelah akun aktif, pemegang dapat melihat status imigrasi digital mereka di perangkat apa pun dan membagikannya dengan pemberi kerja, pemilik rumah, atau maskapai penerbangan melalui ‘kode berbagi’ online yang aman.
Pembaruan ini juga menjelaskan siapa yang tidak perlu melakukan tindakan: pemegang visa Standard Visitor jangka pendek, pelancong yang masuk melalui skema Electronic Travel Authorisation (ETA) baru, dan pemegang izin keluarga Skema Penyelesaian UE. Selain itu, dikonfirmasi bahwa eVisa yang diterbitkan mulai 3 November 2025 akan mencakup beberapa pengunjung enam bulan dalam tahap pilot, menandakan teknologi ini siap untuk penerapan lebih luas.
Bagi manajer mobilitas, pesannya jelas: mulai audit internal populasi ekspatriat sekarang. Karyawan yang BRP-nya berakhir pada 31 Desember 2024—tanggal kedaluwarsa utama yang ditetapkan saat BRP pasca-Brexit diterbitkan—harus dibimbing untuk membuat akun UKVI jauh sebelum perjalanan ke luar negeri agar tidak ditolak naik pesawat. Pemberi kerja harus memperbarui prosedur pemeriksaan hak kerja untuk menerima kode berbagi online sebagai pengganti kartu fisik, melatih staf HR dalam mengenali tangkapan layar palsu, dan memastikan kebijakan mobilitas global mengacu pada sistem status digital.
Migrasi ke eVisa mendukung visi jangka panjang Inggris untuk ‘perbatasan tanpa sentuhan’ dan sejalan dengan skema ETA serta gerbang biometrik elektronik yang sudah diterapkan. Setelah sepenuhnya berjalan, ekosistem digital ini diperkirakan akan menghemat lebih dari £200 juta per tahun bagi Kementerian Dalam Negeri sekaligus memberikan kepastian waktu nyata bagi bisnis terkait hak kerja karyawan.