Canberra Ingatkan Maskapai: Gunakan Video Penumpang Biosekuriti Resmi atau Terima Sanksi

Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (DAFF) telah mengeluarkan Pemberitahuan Nasihat Industri yang memperingatkan setiap maskapai penerbangan yang beroperasi ke Australia bahwa mulai 12 Desember, hanya pengumuman penumpang masuk terbaru yang diizinkan yang boleh diputar di dalam pesawat. Setiap audio atau video yang sudah usang melanggar pasal 220 Undang-Undang Keamanan Hayati 2015 dan dapat memicu tindakan penegakan hukum mulai dari denda hingga tuntutan pidana.

Pengumuman wajib ini berupa klip berdurasi dua menit yang diputar sebelum pendaratan, berisi informasi bagi penumpang yang tiba mengenai makanan, tanaman, dan produk hewani yang harus dideklarasikan atau dibuang, serta menyoroti denda besar yang dikenakan di tempat bagi deklarasi palsu. DAFF menyatakan beberapa maskapai masih menggunakan versi lama saat pesawat kembali dari penyimpanan atau mengubah rute, menyebabkan ‘ketidakkonsistenan pesan’ yang melemahkan sistem pengendalian hama ketat di Australia.



Kini, maskapai harus melakukan audit seluruh armada mereka, memastikan file yang benar terpasang di sistem hiburan dalam pesawat, serta memberikan pengarahan kepada kru dan kontraktor pihak ketiga. Operator yang menggunakan pesawat sewaan (wet-lease) atau layanan charter juga wajib mematuhi aturan ini. Mandat ini sejalan dengan digitalisasi perbatasan yang lebih luas, termasuk kartu penumpang elektronik dan perluasan SmartGate untuk semua pemegang e-paspor.

Bagi manajer perjalanan korporat, pemberitahuan ini bukan sekadar urusan administratif. Ketidakpatuhan dapat menunda proses clearance pesawat dan menyebabkan gangguan jadwal, risiko yang semakin meningkat saat puncak liburan bertabrakan dengan keterbatasan slot di Sydney dan Melbourne. Tim logistik yang mengangkut barang mudah rusak atau sampel yang sensitif waktu melalui layanan penumpang harus mempertimbangkan potensi keterlambatan jika maskapai terbukti melanggar aturan.

Penasihat hukum mencatat bahwa Undang-Undang Keamanan Hayati memungkinkan menteri pertanian mengarahkan maskapai untuk mengambil ‘tindakan perbaikan’ dengan biaya sendiri, menambah beban finansial di luar denda. Organisasi yang memesan charter untuk acara besar atau operasi fly-in-fly-out disarankan untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari maskapai bahwa pengumuman resmi telah terpasang.