
Financial Times melaporkan peningkatan tajam dalam penolakan visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar AS di London terhadap eksekutif yang berbasis di Inggris dengan catatan peringatan polisi atau penangkapan tanpa vonis yang terjadi puluhan tahun lalu. Pengacara imigrasi mengatakan petugas konsuler menggunakan kewenangan luas ‘214(b)’ untuk menolak aplikasi visa B-1/B-2 dan E tanpa penjelasan, sebagai bagian dari kebijakan ‘tangkap-dan-cabut’ yang lebih ketat yang didukung oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Pendiri perusahaan teknologi, anggota dewan FTSE-100, dan mitra modal ventura termasuk di antara yang ditolak dalam beberapa minggu terakhir, memaksa perusahaan membatalkan roadshow investor dan menunda peluncuran pasar AS. Beberapa pelamar sebelumnya memegang beberapa visa AS namun ditolak meski kondisi tidak berubah—menunjukkan, menurut pengacara, adanya instruksi baru tanpa toleransi.
Upaya mengajukan aplikasi melalui kantor di Paris, Dublin, atau wilayah Schengen dilaporkan dialihkan kembali ke London, menutup jalur alternatif tradisional. Data konsuler juga dibatasi, membuat tim mobilitas sulit memantau tingkat penolakan.
Para praktisi kini menyarankan siapa pun yang memiliki catatan peringatan lama untuk memperhitungkan waktu empat hingga enam bulan untuk ‘pembebasan ketidaklayakan’ dan mempertimbangkan mengirim staf pengganti. Pengetatan ini bertepatan dengan menjelang pemilihan umum AS November dan pengawasan keamanan yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan media sosial.
Bagi perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris, pesannya jelas: periksa berkas personel sejak dini, jadwalkan janji visa jauh-jauh hari, dan siapkan rencana cadangan untuk penolakan mendadak yang bisa mengganggu rapat dewan, kehadiran di pameran dagang, dan negosiasi merger-akuisisi.
Pendiri perusahaan teknologi, anggota dewan FTSE-100, dan mitra modal ventura termasuk di antara yang ditolak dalam beberapa minggu terakhir, memaksa perusahaan membatalkan roadshow investor dan menunda peluncuran pasar AS. Beberapa pelamar sebelumnya memegang beberapa visa AS namun ditolak meski kondisi tidak berubah—menunjukkan, menurut pengacara, adanya instruksi baru tanpa toleransi.
Upaya mengajukan aplikasi melalui kantor di Paris, Dublin, atau wilayah Schengen dilaporkan dialihkan kembali ke London, menutup jalur alternatif tradisional. Data konsuler juga dibatasi, membuat tim mobilitas sulit memantau tingkat penolakan.
Para praktisi kini menyarankan siapa pun yang memiliki catatan peringatan lama untuk memperhitungkan waktu empat hingga enam bulan untuk ‘pembebasan ketidaklayakan’ dan mempertimbangkan mengirim staf pengganti. Pengetatan ini bertepatan dengan menjelang pemilihan umum AS November dan pengawasan keamanan yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan media sosial.
Bagi perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris, pesannya jelas: periksa berkas personel sejak dini, jadwalkan janji visa jauh-jauh hari, dan siapkan rencana cadangan untuk penolakan mendadak yang bisa mengganggu rapat dewan, kehadiran di pameran dagang, dan negosiasi merger-akuisisi.
Sumber: Financial Times