Home Office merilis statistik imigrasi kuartalan, konfirmasi penurunan tajam visa kerja dan studi
Maskapai perketat pemeriksaan ETA seiring diberlakukannya aturan lengkap perbatasan digital Inggris
Para ahli memperingatkan keruntuhan visa sebagai ‘tabrakan hebat’ bagi rumah sakit di Inggris karena perekrutan tenaga kerja asing mengering
Berita Terbaru
Biaya Bebas Visa UK £16 Mulai Berlaku Tanpa Tanda-tanda Kekacauan Perjalanan
Analisis The Irish Times menunjukkan bahwa biaya ETA sebesar £16 di Inggris, yang mulai diberlakukan penuh sejak 25 Februari, tidak menyebabkan krisis pariwisata seperti yang diperkirakan. Jumlah pengunjung ke Irlandia Utara tetap stabil dan warga Irlandia masih dibebaskan, menandakan bahwa izin digital baru ini lebih merupakan hambatan administratif daripada penghalang. Namun, pelaku bisnis tetap disarankan untuk memasukkan langkah pengurusan ETA yang cepat dan murah ini ke dalam perencanaan perjalanan.
Peraturan Baru Memperluas Kewajiban ETA ke Pulau-pulau Inggris dan Wilayah Kerajaan
Peraturan yang mulai berlaku pada 26 Februari memperluas skema Otorisasi Perjalanan Elektronik (ETA) Inggris ke Isle of Man, Jersey, dan Guernsey, yang berarti sebagian besar pengunjung bebas visa ke pulau-pulau tersebut kini harus memiliki ETA. Perubahan ini menutup celah rute perjalanan dan berdampak pada pelancong bisnis yang sering ke Wilayah Mahkota, menegaskan strategi pemerintah untuk menerapkan satu perbatasan digital.
Inggris Selesaikan Peralihan ke Status Imigrasi Digital, eVisa Gantikan Semua Dokumen Fisik
UKVI menghentikan penerbitan stiker visa dan kartu BRP sejak 25 Februari 2026, menandai transisi penuh Inggris menuju status imigrasi digital. Semua izin kini berupa eVisa yang terhubung langsung dengan paspor pelancong dan diverifikasi secara elektronik oleh maskapai, sehingga maskapai berisiko denda dan penumpang bisa ditolak naik jika data tidak sesuai. Perusahaan juga harus beralih ke sistem kode berbagi untuk pemeriksaan hak kerja. Perubahan ini mempermudah pengelolaan perbatasan, namun menuntut tindakan cepat dari tim mobilitas.
‘Tanpa Izin, Tidak Bisa Bepergian’: Otorisasi Perjalanan Elektronik Kini Wajib bagi Semua Warga Negara Non-Visa
Mulai 25 Februari 2026, warga negara AS, Uni Eropa, Kanada, Australia, dan lebih dari 80 negara lain yang sebelumnya bebas visa harus memiliki ETA sebelum melakukan perjalanan ke Inggris. Maskapai penerbangan kini menjalankan pemeriksaan izin otomatis dan akan menolak penumpang naik jika tidak ditemukan ETA yang valid, sementara maskapai yang melanggar aturan ini akan dikenai denda. Manajer mobilitas harus memasukkan verifikasi ETA dalam proses persetujuan perjalanan untuk menghindari gangguan dalam penugasan.
Warga Negara Ganda Inggris Kehilangan Cara Menggunakan Paspor Asing di Perbatasan Inggris
Pemeriksaan otomatis maskapai kini menolak aplikasi ETA dari siapa pun yang terdaftar sebagai warga negara Inggris, artinya warga negara ganda harus menggunakan paspor Inggris atau Irlandia mulai 25 Februari 2026. Penumpang akan ditolak naik pesawat jika hanya menunjukkan paspor asing, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan mahal bagi perusahaan akibat staf yang paspor Inggrisnya sudah kedaluwarsa.
Inggris Peringatkan Maskapai dengan Denda Besar Saat Aturan Tanggung Jawab Maskapai Diperluas ke Pemeriksaan Digital
Mulai hari ini, kegagalan ETA dan eVisa membuat maskapai penerbangan menghadapi denda yang sama seperti pelanggaran visa. Kementerian Dalam Negeri telah mengintegrasikan data langsung, melatih 55.000 petugas, dan menjadikan maskapai sebagai penegak utama ‘izin digital’. Perusahaan yang mengandalkan perjalanan ke Inggris secara mendadak harus memperketat pemeriksaan dokumen agar terhindar dari biaya mahal akibat pengalihan rute jika staf ditolak naik pesawat.
ONS meluncurkan pembaruan kode SOC yang akan mengubah batas gaji pekerja sponsor
Sebuah konsultasi yang dibuka bulan ini—dan kembali disorot pada 25 Februari—bertujuan untuk memodernisasi kode SOC yang menjadi dasar penentuan tarif ‘Skilled Worker’. Perubahan ini berpotensi menyesuaikan ambang gaji bagi ribuan pekerja yang akan ditugaskan di masa depan, sehingga tim HR dan mobilitas memiliki waktu hingga 11 Mei 2026 untuk mengajukan bukti.