
Dalam langkah yang disebut pejabat sebagai ‘penataan ulang’ administratif, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Urusan Orang Asing Dubai (GDRFA) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Departemen Pertanahan Dubai (DLD) yang menggabungkan tiga program residensi—Visa Emas sepuluh tahun, Visa Pensiunan, dan Visa Pemilik Properti jangka pendek—ke dalam satu saluran digital terpadu. Kesepakatan yang diumumkan pada 24 April malam ini tidak mengubah ambang nilai properti AED 2 juta (sekitar US$545.000) yang menjadi syarat jalur real estat untuk Visa Emas, namun secara drastis menyederhanakan proses pengajuan, pemeriksaan, dan persetujuan.
Sebelumnya, para investor harus melewati proses paralel: pertama mendapatkan surat verifikasi aset dari DLD, lalu mengajukan ulang dokumen ke GDRFA untuk pemeriksaan keamanan dan imigrasi. Dalam kerangka baru ini, seluruh proses—mulai dari penerimaan dokumen, penilaian properti, pemeriksaan kelayakan, hingga penerbitan visa—berjalan secara menyeluruh di sistem backend GDRFA, dengan data DLD yang menyediakan penilaian dan verifikasi kepemilikan secara real-time.
Pejabat menyatakan waktu pemrosesan akan berkurang dari rata-rata delapan minggu menjadi “jauh di bawah satu bulan,” perubahan yang disambut baik oleh tim mobilitas korporat yang mengatur relokasi eksekutif ke kota ini. Yang penting, integrasi ini juga mencakup Visa Pensiunan lima tahun, yang populer di kalangan eksekutif Teluk yang mulai pensiun, serta Visa Pemilik Properti dua tahun yang sebelumnya digunakan sebagai solusi sementara bagi investor yang belum memenuhi syarat Visa Emas.
Dengan mengalirkan ketiga produk ini melalui satu antarmuka, Dubai menstandarisasi pemeriksaan kepatuhan, mengurangi duplikasi dokumen, dan menurut sumber dalam, menciptakan basis data langsung yang dapat digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda pencucian uang. Bagi manajer HR dan mobilitas global, implikasinya jelas: penugasan yang terkait properti menjadi lebih ringan secara administratif dan lebih dapat diprediksi. Portal tunggal berarti lebih sedikit pengaturan kuasa hukum, penerbitan Emirates ID untuk tanggungan lebih cepat, dan koordinasi yang lebih ketat dengan tenggat pendaftaran sekolah.
Kantor keluarga yang sebelumnya harus mengelola perpanjangan visa secara bertahap di berbagai kategori kini akan melihat tanggal kedaluwarsa yang selaras, memudahkan perencanaan warisan. Analis kebijakan menilai langkah ini sebagai fase pertama dari dorongan digitalisasi yang lebih luas yang menargetkan kepemilikan properti tokenisasi dan penerbitan visa berbasis kontrak pintar—keduanya tercantum dalam agenda ekonomi D33 Dubai.
Namun untuk saat ini, intinya praktis: satu pengajuan, satu dasbor, satu waktu proses, dan tidak perlu bolak-balik ke loket DLD dan GDRFA.
Sebelumnya, para investor harus melewati proses paralel: pertama mendapatkan surat verifikasi aset dari DLD, lalu mengajukan ulang dokumen ke GDRFA untuk pemeriksaan keamanan dan imigrasi. Dalam kerangka baru ini, seluruh proses—mulai dari penerimaan dokumen, penilaian properti, pemeriksaan kelayakan, hingga penerbitan visa—berjalan secara menyeluruh di sistem backend GDRFA, dengan data DLD yang menyediakan penilaian dan verifikasi kepemilikan secara real-time.
Pejabat menyatakan waktu pemrosesan akan berkurang dari rata-rata delapan minggu menjadi “jauh di bawah satu bulan,” perubahan yang disambut baik oleh tim mobilitas korporat yang mengatur relokasi eksekutif ke kota ini. Yang penting, integrasi ini juga mencakup Visa Pensiunan lima tahun, yang populer di kalangan eksekutif Teluk yang mulai pensiun, serta Visa Pemilik Properti dua tahun yang sebelumnya digunakan sebagai solusi sementara bagi investor yang belum memenuhi syarat Visa Emas.
Dengan mengalirkan ketiga produk ini melalui satu antarmuka, Dubai menstandarisasi pemeriksaan kepatuhan, mengurangi duplikasi dokumen, dan menurut sumber dalam, menciptakan basis data langsung yang dapat digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda pencucian uang. Bagi manajer HR dan mobilitas global, implikasinya jelas: penugasan yang terkait properti menjadi lebih ringan secara administratif dan lebih dapat diprediksi. Portal tunggal berarti lebih sedikit pengaturan kuasa hukum, penerbitan Emirates ID untuk tanggungan lebih cepat, dan koordinasi yang lebih ketat dengan tenggat pendaftaran sekolah.
Kantor keluarga yang sebelumnya harus mengelola perpanjangan visa secara bertahap di berbagai kategori kini akan melihat tanggal kedaluwarsa yang selaras, memudahkan perencanaan warisan. Analis kebijakan menilai langkah ini sebagai fase pertama dari dorongan digitalisasi yang lebih luas yang menargetkan kepemilikan properti tokenisasi dan penerbitan visa berbasis kontrak pintar—keduanya tercantum dalam agenda ekonomi D33 Dubai.
Namun untuk saat ini, intinya praktis: satu pengajuan, satu dasbor, satu waktu proses, dan tidak perlu bolak-balik ke loket DLD dan GDRFA.
Sumber: CEOWorld Magazine
Bagaimana VisaHQ dapat membantu
VisaHQ menyederhanakan proses pengajuan visa bagi perorangan dan perusahaan. Periksa persyaratan perjalanan terkini, siapkan dokumen yang diperlukan, dan kelola pengajuan Anda secara online melalui portal VisaHQ untuk Uni Emirat Arab.Lebih Banyak Dari Uni Emirat Arab
Lihat semua
Firma hukum Dubai akhiri kebijakan kerja dari rumah selama masa perang dan panggil staf kembali ke kantor di tengah gencatan senjata yang rapuh
UAE Tetapkan Denda Keterlambatan Tinggal Rp 200 Ribu per Hari dan Hubungkan Riwayat Kepatuhan dengan Persetujuan Visa Mendatang