
Australia dan Vanuatu menandatangani ‘Perjanjian Nakamal’ yang telah lama dinantikan di Canberra pada 30 Juni 2026, mengakhiri berbulan-bulan negosiasi yang tegang dan mengembalikan akses Vanuatu ke undian Visa Keterlibatan Pasifik (PEV). Perdana Menteri Anthony Albanese dan Jotham Napat berjanji mengalokasikan A$500 juta untuk kerja sama di bidang kepolisian, tanggap bencana, dan infrastruktur penting. Namun, yang paling disambut oleh banyak warga Ni-Vanuatu adalah kembalinya 150 tempat tinggal permanen setelah negara tersebut tiba-tiba dikeluarkan dari undian 2026-27 awal bulan ini.
PEV adalah program mobilitas regional unggulan Canberra, yang menawarkan 3.000 visa permanen setiap tahun bagi penduduk pulau Pasifik yang dipilih melalui undian elektronik. Penghapusan Vanuatu dari undian memicu kemarahan di Port Vila dan kekhawatiran gangguan aliran pekerja musiman. Kembalinya Vanuatu ke dalam undian meredakan ketegangan tersebut, meskipun upaya Vanuatu untuk mendapatkan perjalanan bebas visa gagal mendapat dukungan. Pelamar tetap harus mengajukan minat secara online, lolos pemeriksaan kesehatan dan karakter, serta mendapatkan tawaran kerja di Australia dalam waktu enam bulan jika terpilih.
Bagi pengusaha Australia, terutama di sektor pertanian, perawatan lansia, dan pariwisata, keputusan ini menjaga pasokan tenaga kerja yang sudah terverifikasi dan siap kerja. Para perekrut khawatir akan kekurangan tenaga kerja pada musim panen mendatang jika Vanuatu tetap dikeluarkan, karena pekerja dari kepulauan ini menyumbang sekitar 18% dari peserta mobilitas tenaga kerja Pasifik.
Para analis pertahanan menyoroti konteks strategis di balik perjanjian ini: dengan mengaitkan mobilitas tenaga kerja dengan bantuan keamanan, Australia menangkis upaya China yang sejak 2025 mengejar perjanjian kepolisian terpisah yang disebut ‘Perjanjian Namele’. Tekanan Canberra agar Vanuatu berkonsultasi sebelum menerima pendanaan infrastruktur dari pihak ketiga semakin memperkuat pengaruh Australia.
Para pemimpin komunitas Ni-Vanuatu menyambut baik kembalinya jalur visa ini, namun menyesalkan kuota yang dibatasi. Kelompok masyarakat sipil menginginkan alokasi PEV disesuaikan dengan jumlah penduduk atau ketergantungan pada remitansi, bukan angka tetap. Albanese memberi sinyal bahwa skema ini akan ditinjau setelah tahun operasional penuh pertamanya pada 2027, dengan kemungkinan perluasan jika permintaan pasar tenaga kerja tetap tinggi.
PEV adalah program mobilitas regional unggulan Canberra, yang menawarkan 3.000 visa permanen setiap tahun bagi penduduk pulau Pasifik yang dipilih melalui undian elektronik. Penghapusan Vanuatu dari undian memicu kemarahan di Port Vila dan kekhawatiran gangguan aliran pekerja musiman. Kembalinya Vanuatu ke dalam undian meredakan ketegangan tersebut, meskipun upaya Vanuatu untuk mendapatkan perjalanan bebas visa gagal mendapat dukungan. Pelamar tetap harus mengajukan minat secara online, lolos pemeriksaan kesehatan dan karakter, serta mendapatkan tawaran kerja di Australia dalam waktu enam bulan jika terpilih.
Bagi pengusaha Australia, terutama di sektor pertanian, perawatan lansia, dan pariwisata, keputusan ini menjaga pasokan tenaga kerja yang sudah terverifikasi dan siap kerja. Para perekrut khawatir akan kekurangan tenaga kerja pada musim panen mendatang jika Vanuatu tetap dikeluarkan, karena pekerja dari kepulauan ini menyumbang sekitar 18% dari peserta mobilitas tenaga kerja Pasifik.
Para analis pertahanan menyoroti konteks strategis di balik perjanjian ini: dengan mengaitkan mobilitas tenaga kerja dengan bantuan keamanan, Australia menangkis upaya China yang sejak 2025 mengejar perjanjian kepolisian terpisah yang disebut ‘Perjanjian Namele’. Tekanan Canberra agar Vanuatu berkonsultasi sebelum menerima pendanaan infrastruktur dari pihak ketiga semakin memperkuat pengaruh Australia.
Para pemimpin komunitas Ni-Vanuatu menyambut baik kembalinya jalur visa ini, namun menyesalkan kuota yang dibatasi. Kelompok masyarakat sipil menginginkan alokasi PEV disesuaikan dengan jumlah penduduk atau ketergantungan pada remitansi, bukan angka tetap. Albanese memberi sinyal bahwa skema ini akan ditinjau setelah tahun operasional penuh pertamanya pada 2027, dengan kemungkinan perluasan jika permintaan pasar tenaga kerja tetap tinggi.
Sumber: Pacific Media Network