
Dalam babak terbaru konflik imigrasi antara pemerintah federal dan negara bagian, Departemen Kehakiman AS pada 21 November mengajukan gugatan di Distrik Timur California untuk memblokir kebijakan lama negara bagian yang memberikan tarif kuliah dalam negeri dan bantuan keuangan kepada pelajar tanpa status hukum. Gugatan tersebut berargumen bahwa struktur manfaat California melanggar 8 U.S.C. § 1623, yang melarang negara bagian memberikan manfaat pendidikan tinggi kepada imigran tanpa dokumen dengan ketentuan yang tidak tersedia bagi warga AS dari negara bagian lain. Tergugat yang disebutkan termasuk Universitas California, sistem Universitas Negeri California, dan pejabat pendidikan negara bagian.
AB 540 California tahun 2001 mengizinkan setiap pelajar—tanpa memandang status imigrasi—yang telah bersekolah di SMA California selama tiga tahun dan lulus untuk membayar biaya kuliah sebagai penduduk. Pendukung mengatakan undang-undang ini memperlakukan warga AS dan lulusan tanpa dokumen secara setara, namun DOJ berpendapat bahwa kebijakan ini tetap mendiskriminasi warga yang tinggal di luar California. Gugatan ini mengikuti perintah eksekutif Presiden Trump pada 28 April yang mengarahkan lembaga federal untuk menentang kebijakan negara bagian yang dianggap “mendorong imigrasi ilegal.” Tindakan serupa dari DOJ baru-baru ini diajukan terhadap program beasiswa di Illinois dan Texas.
Jika pemerintah federal menang, lulusan tanpa dokumen bisa menghadapi kenaikan biaya kuliah lebih dari tiga kali lipat di kampus UC, yang mengancam rencana gelar dan tujuan keberagaman kampus. Universitas memperingatkan bahwa tarif luar negeri yang lebih tinggi juga bisa berdampak pada keluarga militer AS dan pelajar domestik yang pindah saat SMA. Putusan ini bisa berdampak nasional, karena setidaknya 24 negara bagian menawarkan beberapa bentuk tarif kuliah penduduk bagi pelajar tanpa dokumen.
Bagi pengusaha, kasus ini penting karena koridor teknologi dan bioteknologi California bergantung pada lulusan "Dreamer" yang sering beralih ke status kerja resmi seperti DACA, TPS, atau akhirnya sponsor kerja. Pembatasan jalur pendidikan yang terjangkau dapat mempersempit pasokan talenta STEM yang sudah ketat.
Gubernur California Gavin Newsom mengecam gugatan ini sebagai "politik balasan." Pejabat negara bagian berjanji akan membela AB 540 dengan alasan perlindungan kesetaraan dan mungkin akan mengajukan permohonan penangguhan untuk mempertahankan aturan biaya kuliah selama proses hukum berlangsung. Sidang terkait permohonan penangguhan awal diperkirakan akan digelar awal 2026.
AB 540 California tahun 2001 mengizinkan setiap pelajar—tanpa memandang status imigrasi—yang telah bersekolah di SMA California selama tiga tahun dan lulus untuk membayar biaya kuliah sebagai penduduk. Pendukung mengatakan undang-undang ini memperlakukan warga AS dan lulusan tanpa dokumen secara setara, namun DOJ berpendapat bahwa kebijakan ini tetap mendiskriminasi warga yang tinggal di luar California. Gugatan ini mengikuti perintah eksekutif Presiden Trump pada 28 April yang mengarahkan lembaga federal untuk menentang kebijakan negara bagian yang dianggap “mendorong imigrasi ilegal.” Tindakan serupa dari DOJ baru-baru ini diajukan terhadap program beasiswa di Illinois dan Texas.
Jika pemerintah federal menang, lulusan tanpa dokumen bisa menghadapi kenaikan biaya kuliah lebih dari tiga kali lipat di kampus UC, yang mengancam rencana gelar dan tujuan keberagaman kampus. Universitas memperingatkan bahwa tarif luar negeri yang lebih tinggi juga bisa berdampak pada keluarga militer AS dan pelajar domestik yang pindah saat SMA. Putusan ini bisa berdampak nasional, karena setidaknya 24 negara bagian menawarkan beberapa bentuk tarif kuliah penduduk bagi pelajar tanpa dokumen.
Bagi pengusaha, kasus ini penting karena koridor teknologi dan bioteknologi California bergantung pada lulusan "Dreamer" yang sering beralih ke status kerja resmi seperti DACA, TPS, atau akhirnya sponsor kerja. Pembatasan jalur pendidikan yang terjangkau dapat mempersempit pasokan talenta STEM yang sudah ketat.
Gubernur California Gavin Newsom mengecam gugatan ini sebagai "politik balasan." Pejabat negara bagian berjanji akan membela AB 540 dengan alasan perlindungan kesetaraan dan mungkin akan mengajukan permohonan penangguhan untuk mempertahankan aturan biaya kuliah selama proses hukum berlangsung. Sidang terkait permohonan penangguhan awal diperkirakan akan digelar awal 2026.
Sumber: Associated Press