
Dewan redaksi The Washington Post memperingatkan bahwa bagian konsuler AS—yang dipimpin oleh kedutaan di London—menolak visa B-1/B-2 dan visa non-imigran lainnya dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya berdasarkan penangkapan yang sudah lama atau bahkan yang sudah dibatalkan. Menggunakan pasal 214(b) dari Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan, petugas hanya perlu memutuskan bahwa pemohon tidak memiliki "ikatan yang cukup" dengan negara asalnya; tidak diperlukan adanya vonis kriminal formal. Menurut data Financial Times yang dikutip dalam artikel tersebut, penolakan di pos London melonjak tajam pada tahun 2025 meskipun kedatangan ke AS secara keseluruhan turun 6 persen.
Para pelaku bisnis melaporkan penolakan visa karena pelanggaran lama seperti kepemilikan ganja dalam jumlah kecil, bahkan ketika mereka sebelumnya memegang visa AS yang sah dan mematuhi semua ketentuan. Pengacara imigrasi mengatakan opsi banding sangat terbatas: pemohon harus mengungkapkan penangkapan tersebut dan berharap mendapatkan dispensasi kebijakan, atau menyembunyikannya dan berisiko terkena larangan permanen karena memberikan informasi palsu.
Editorial tersebut berargumen bahwa kebijakan ini merusak tujuan Presiden Trump yang ingin meningkatkan perdagangan dan investasi. Hanya di London saja, sekitar 150.000 visa non-imigran diterbitkan pada tahun 2024, banyak di antaranya untuk eksekutif tingkat atas perusahaan multinasional yang beroperasi di AS. Penolakan visa kini mengganggu rapat dewan, kunjungan pabrik, dan penutupan kesepakatan, memaksa perusahaan memindahkan pertemuan ke Kanada atau Uni Eropa.
Bagi tim mobilitas, pesannya jelas: tidak ada penangkapan sebelumnya yang terlalu kecil untuk diabaikan. Para pelancong harus memperoleh sertifikat bebas catatan kepolisian yang lengkap dan bersiap menghadapi proses administrasi yang panjang. Perusahaan mungkin perlu menganggarkan alternatif visa I atau E-1/E-2 dan mendiversifikasi rencana perjalanan pimpinan ke beberapa eksekutif.
Meskipun artikel ini merupakan opini, hal ini memperkuat kekhawatiran sektor swasta yang semakin besar bahwa kriteria penolakan visa yang terlalu luas merusak citra pariwisata dan bisnis Amerika. Jika kebijakan tidak disesuaikan, para analis memperkirakan angka perjalanan bisnis masuk pada 2026 akan turun lagi, dengan dampak lanjutan pada pusat konvensi dan pekerja di sektor perhotelan.
Para pelaku bisnis melaporkan penolakan visa karena pelanggaran lama seperti kepemilikan ganja dalam jumlah kecil, bahkan ketika mereka sebelumnya memegang visa AS yang sah dan mematuhi semua ketentuan. Pengacara imigrasi mengatakan opsi banding sangat terbatas: pemohon harus mengungkapkan penangkapan tersebut dan berharap mendapatkan dispensasi kebijakan, atau menyembunyikannya dan berisiko terkena larangan permanen karena memberikan informasi palsu.
Editorial tersebut berargumen bahwa kebijakan ini merusak tujuan Presiden Trump yang ingin meningkatkan perdagangan dan investasi. Hanya di London saja, sekitar 150.000 visa non-imigran diterbitkan pada tahun 2024, banyak di antaranya untuk eksekutif tingkat atas perusahaan multinasional yang beroperasi di AS. Penolakan visa kini mengganggu rapat dewan, kunjungan pabrik, dan penutupan kesepakatan, memaksa perusahaan memindahkan pertemuan ke Kanada atau Uni Eropa.
Bagi tim mobilitas, pesannya jelas: tidak ada penangkapan sebelumnya yang terlalu kecil untuk diabaikan. Para pelancong harus memperoleh sertifikat bebas catatan kepolisian yang lengkap dan bersiap menghadapi proses administrasi yang panjang. Perusahaan mungkin perlu menganggarkan alternatif visa I atau E-1/E-2 dan mendiversifikasi rencana perjalanan pimpinan ke beberapa eksekutif.
Meskipun artikel ini merupakan opini, hal ini memperkuat kekhawatiran sektor swasta yang semakin besar bahwa kriteria penolakan visa yang terlalu luas merusak citra pariwisata dan bisnis Amerika. Jika kebijakan tidak disesuaikan, para analis memperkirakan angka perjalanan bisnis masuk pada 2026 akan turun lagi, dengan dampak lanjutan pada pusat konvensi dan pekerja di sektor perhotelan.
Sumber: The Washington Post