Survei baru dari Asylum Seeker Resource Centre (ASRC) mengungkap paradoks di balik sistem pemrosesan luar negeri Australia: meskipun pemerintah federal mengeluarkan hampir satu miliar dolar tahun keuangan lalu—setara lebih dari AU$9 juta untuk setiap sekitar 100 pengungsi dan pencari suaka di Nauru—banyak yang mengatakan tunjangan dua mingguan sebesar AU$260 tidak cukup untuk membeli makanan dan air minum. Laporan Guardian Australia pada 20 Juli 2026 mengisahkan para tahanan yang harus mengatur porsi makan, menghadapi harga bahan makanan hingga tiga kali lipat dibandingkan di Australia, serta kesulitan dengan pasokan air hujan yang tidak bersih. Temuan ini mengikuti pernyataan anggaran Portofolio Dalam Negeri yang mengungkap kontrak lima tahun senilai AU$791 juta dengan operator penjara AS, MTC Australia, untuk mengelola fasilitas di pulau tersebut, ditambah AU$106 juta untuk layanan medis. Pusat penahanan Nauru, yang sempat kosong pada 2023, kini kembali menampung lebih dari 100 orang dari China, Bangladesh, Pakistan, dan negara lain yang mencoba mencapai Australia dengan perahu setelah 2023. Berdasarkan kebijakan bipartisan, mereka tidak akan pernah dipindahkan ke Australia, meskipun diakui sebagai pengungsi; mereka harus menunggu kesepakatan dengan negara ketiga. Kelompok hak asasi manusia menyatakan data ini membuktikan model tersebut tidak hanya tidak rasional secara ekonomi, tetapi juga merugikan. Jana Favero, wakil CEO ASRC, menyebut sistem ini “benar-benar rusak”, menambahkan bahwa standar nutrisi dan air dasar pun tidak terpenuhi. Pemerintah berargumen bahwa tunjangan disesuaikan dengan biaya hidup lokal dan ditinjau secara berkala. Bagi perusahaan multinasional, kontroversi ini memperbarui risiko reputasi dan kepatuhan terkait subkontrak atau investasi pada pemasok yang terhubung dengan pemrosesan luar negeri. Hal ini juga menandakan kemungkinan perubahan kebijakan seiring tekanan fiskal dan kemanusiaan yang semakin meningkat menjelang siklus Anggaran 2026-27.
Sumber: The Guardian
