Dalam putusan yang menegaskan sikap tegas India terhadap pemalsuan dokumen, Pengadilan Tinggi Kalkuta pada 7 Oktober 2026 menguatkan keputusan petugas imigrasi yang menolak masuk seorang wanita Bangladesh yang menikah dengan warga negara India. Hakim Krishna Rao memutuskan bahwa visa X-1 multiple-entry yang dimiliki sang istri diperoleh dengan menggunakan kartu pemilih dan PAN palsu—alasan yang cukup untuk melarang masuk berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Orang Asing 2025. Pemohon berargumen bahwa istrinya telah bepergian masuk dan keluar India selama bertahun-tahun tanpa masalah, dan penolakan pada Agustus di bandara Kolkata melanggar haknya atas kehidupan keluarga. Pengadilan menolak argumen tersebut, dengan catatan bahwa memiliki visa tidak menjamin izin masuk dan petugas perbatasan berwenang melakukan pemeriksaan lanjutan jika ditemukan indikasi penipuan. Bagi tim mobilitas global, kasus ini menjadi pengingat bahwa imigrasi India kini melakukan verifikasi silang aplikasi visa dengan basis data identitas domestik. Tanggungan yang memegang atau mengklaim dokumen India melalui pernikahan harus memastikan keaslian dan pembaruan data tersebut; ketidaksesuaian dapat memicu penolakan masuk bahkan tindakan pidana. Firma hukum memperkirakan putusan ini akan mendorong petugas untuk lebih ketat memeriksa pernikahan campuran kewarganegaraan, terutama di negara bagian perbatasan timur. Perusahaan yang mensponsori visa keluarga bagi staf ekspatriat disarankan menambah waktu dalam proses pengumpulan dokumen dan mengingatkan karyawan agar tidak mengambil jalan pintas seperti menggunakan bukti identitas yang diperoleh secara lokal.
Sumber: India Today
